WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital ( KomDigi ) memperkuat sinergi untuk mempercepat penuntasan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit dan pemanfaatan frekuensi 700 MHz.
Komitmen tersebut disepakati dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Pembangunan akan melibatkan operator telekomunikasi Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan memanfaatkan alokasi frekuensi 700 MHz.
Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi digital terbaru guna memperluas konektivitas sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan layanan publik di wilayah kepulauan.
Menurutnya, penggunaan frekuensi 700 MHz akan memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G, terutama untuk mengatasi daerah blank spot hingga pelosok desa. Frekuensi ini juga dinilai lebih efisien karena mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dengan jumlah BTS yang lebih sedikit.
Selain pembangunan BTS, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), memperkuat jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta mengembangkan teknologi komunikasi berbasis satelit sebagai solusi bagi daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan penyelesaian 207 titik yang masih mengalami keterbatasan layanan telekomunikasi di Kepulauan Riau, terdiri atas 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage).
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan investasi dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” ujar Wayan.
Konektivitas Dukung Kedaulatan dan Pelayanan Publik
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa pemerataan akses telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
Menurutnya, keterbatasan jaringan telah berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegas Nyanyang.
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menghadapi tantangan akibat minimnya infrastruktur telekomunikasi.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal,” katanya.
Nyanyang menambahkan, sinergi antara Pemprov Kepri dan Kementerian KomDigi diharapkan mampu mendukung pemerataan pendidikan serta memperkuat aktivitas ekonomi sekitar 78 ribu nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh tidak lagi harus melakukan perjalanan jauh untuk mengakses layanan negara, tetapi cukup melalui layanan digital,” ujarnya.
Sementara itu, Wayan menilai tantangan utama pembangunan infrastruktur digital di Kepri berasal dari kondisi geografis yang didominasi lautan hingga 98 persen. Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan teknologi satelit, Direct-to-Device (D2D), serta frekuensi baru untuk mempercepat pemerataan akses telekomunikasi.
“Dengan teknologi D2D dan alokasi frekuensi baru, kita sedang melakukan transisi besar dari keterbatasan fisik menuju efisiensi digital yang inklusif. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan berkala agar Kepulauan Riau menjadi provinsi yang merdeka sinyal secara utuh,” pungkasnya. (adv)
Editor Dedy Suwadha
 Kementerian Komunikasi dan Digital ( KomDigi ) memperkuat sinergi){kind=link}