Konflik RR dan SS Jadi Kritikan Terakhir Fahri Hamzah soal Kabinet Jokowi

105

PERBEDAAN pendapat antar menteri di Kabinet Kerja kembali mencuat. Perdebatan terjadi antara Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Mineral, Rizal Ramli dengan Menteri ESDM, Sudirman Said terkait rencana pengembangan Blok Masela. Keduanya dianggap tidak sependapat dalam hal pembangunan Blok Masela yang akan dikerjakan secara offshore maupun onshore.

Sehubungan dengan konflik tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyebutkan Presiden Jokowi selama ini selalu mengakomodir perbedaan pendapat, termasuk di kabinet pimpinan Jokowi. Presiden pada dasarnya menggariskan agar tidak membawa perdebatan yang seharusnya hanya untuk konsumsi di ruang rapat ke ranah publik. Presiden ingin agar perbedaan tersebut memiliki satu tujuan dan visi yang sama dengan Presiden. Johan mengakui kegaduhan yang terjadi di kabinet bukan pertama kali terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Kemartiman, Rizal Ramli mengakui banyak perbedaan pendapat di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perbedaan pendapat ini pun kerap menjadi alasan Rizal tidak sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said. Mulai dari megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt, eksplorasi Blok Masela hingga yang terbaru adalah perpanjangan kontrak Freeport. Menurut Rizal, sektor ESDM merupakan sektor yang sangat kaya, seharusnya sektor ini bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi nasional.

Konflik Menteri Kabinet Kerja menuai respon dari berbagai kalangan. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Presiden Joko Widodo yang marah pada menterinya yang ribut. Menurut Fahri, seharusnya Jokowi menyelesaikan masalah tersebut diinternal pemerintah dan tidak perlu dibeberkan ke publik. Fahri mengatakan, presiden jangan mengeluhkan permasalahan internal di publik dan jangan membebani rakyat dengan masalah-masalah pejabat. Karena rakyat sudah capek mendengar keluhan-keluhan soal pejabat.

Wakil Menteri ESDM periode 2013-2014, Susilo Siswoutomo mengusulkan pemerintah menggunakan solusi pengerjaan proyek senilai lebih dari USD 14 miliar ini dengan cara mengombinasikan pembangunan kilang darat (onshore) maupun terapung di laut (offshore). Artinya sebagian gas dari kapasitas 3.6 juta/tahun di Blok Masela dikelola dari darat oleh perusahaan dalam negeri sedangkan di laut dikelola oleh investor asing dalam hal ini Inpex dan Shell.

Sementara itu, terdapat beberapa pendapat yang cenderung mendesak pemerintahan Jokowi dalam Kabinet Kerja untuk melakukan reshuffle kabinet dalam penyelsaian konflik menteri. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, penyelesaian konflik di antara sesama anggota Kabinet Kerja tidak cukup diselesaikan dengan imbauan Presiden. Presiden Joko Widodo perlu serius menangani konflik antar-anggota Kabinet Kerja dengan bersikap tegas dan mengganti menteri yang terus membuat konflik.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

Adanya konflik menteri dalam Kabinet Kerja memperlihatkan kepada kita bahwa perbedaan pendapat dalam pembahasan mengenai sebuah permasalahan memang wajar terjadi. Namun, perbedaan pendapat tersebut sebaiknya dibahas dalam lingkup internal Kabinet Kerja. Apabila konflik tersebut mencuat ke publik, maka akan banyak pihak yang berkomentar dan tentunya memperburuk suasana dengan menciptakan opini publik yang cenderung negatif terkait koordinasi antar menteri dalam Kabinet Kerja.

Konflik menteri menjadi perhatian kita besama sebagai masyarakat Indonesia, besar harapan kita untuk ditemukannya solusi terbaik berupa win-win-solution yang mewadahi dengan mengombinasikan pembangunan kilang darat (onshore) maupun terapung di laut (offshore). Artinya sebagian gas dari kapasitas 3.6 juta/tahun di Blok Masela dikelola dari darat oleh perusahaan dalam negeri sedangkan di laut dikelola oleh investor asing.

Serta diperlukan kesadaran para menteri bahwa posisi mereka adalah sangat strategis, berbagai pendapat mereka menjadi perhatian publik, maka diperlukan kesadaran untuk menyaring dan memikirkan pendapat mereka terkait suatu permasalahan yang diharapkan merupakan hasil analisis tajam dari fakta yang terjadi.

Achmad Irfandi
Pengamat Politik Ekonomi Indonesia

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI