WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Sulaiman Nababan tidak bisa berbuat banyak soal THR terhadap pekerja yang dipimpinya. Hingga sampai H- 2, pihaknya tidak siap membayarkan tunjangan hari raya (THR) tersebut.
Dalam penjelasan Walikota Rudi SE menyatakan; bahwa semenjak menjadi wakil hingga Walikota Batam telah mengajukan soal anggaran THR pekerja DKP namun hal itu ditolak Gubernur Kepri.
” Saya meminta pada pekerja agar bersabar dulu karena dalam anggaran perubahan sudah kita diusulkan. Dan ini janji saya, akan kita cicil dalam jangka 3 bulan dengan cara Rp.1 juta per bulan,” ujar Rudi SE, Senin (4/7/2016) dihadapan pekerja DKP di kantor Walikota Batam.
Ardi Wiranta selaku humas Pemko Batam juga mempertegas soal anggaran THR pekerja DKP yang tidak ada dalam anggaran. Dan meminta pada pekerja agar bersabar dulu karena sedang diusulkan dalam anggaran perubahan nanti. Hal ini juga sudah kita minta tanggapan dari instansi terkait dan juga Kajari Batam agar nantinya tidak ada yang disalahkan. Kata Ardi.
Sementara kuasa hukum dari pekerja DKP, Eduard Kamaleng SH sangat menyayangkan sikap dari Walikota Batam yang tidak bijaksana dalam penyelesaian masalah ini. Dan saya binggung bukan THR lagi namanya karena THR sudah diterima sebelum H-7.
“Ada 400 an pekerja DKP yang resmi meminta bantuan hukum dengan saya. Sementara dalam Surat Edaran Mendagri 841 sudah jelas aturannya kenapa tidak dilakukan, ” kata Eduard
Tunjangan itu nanti akan diberikan kepada ribuan petugas kebersihan (pasukan oranye), petugas taman, petugas kuburan, serta pekerja pembibitan di kota Batam.
“Pembayaran THR ini kami sedang bahas dalam anggaran perubahan nanti” kata Ardi lagi kepada wartakepri.(nikson simanjuntak )
