WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Sebanyak 438 orang pejabat Pemprov Kepri dari esselon II, III dan IV, hanya 362 orang yang hadir saat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri mengambil test urine.
Tercatat ada 76 pejabat atau PNS yang menghindar atau lari dari proses uji tes narkoba yang digelar di Aula Gubernur Kepri, Minggu (23/10/2016).
Seperti diketahui, untuk mengetahui apakah pejabat di Kepri memiliki kemampuan yang baik dibidangnya, maka digelar uji kompetensi yang diakhiri dengan tes urine. Pelaksanaan kompetensi ini telah dilakukan selama tiga hari, mulai Jumat – Minggu.
Untuk assessment atau uji kompetensi ini, diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Riau, dengan melibatkan anggota Tim Assesor profesional dari Jakarta.
Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi BNN Kepri Drs Ali Chozin, menyampaikan dari total keseluruhan 438 orang, namun sesuai data yang anggotanya terima hanya ada 362 orang yang bersedia mengikuti tes urine.
Ali menjelaskan, tes urine yang dilakukan pasca assessment ini adalah permintaan langsung dari Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.
” Setau saya yang tahu adanya kegiatan tes urine ini, hanya kepala daerah dan BNN saja”. Katanya
Sehingga, tidak satu pun pejabat Pemprov hari itu yang tahu bahwa urine mereka akan di cek oleh tim BNN Kepri.
” Dari 362 yang hari ini di tes urine, sisanya tersebut tetap akan di test urine susulan esko harinya di kantormasing-masing,” tegasnya.
Dari test urine tersebut ada tiga urine pejabat Pemprov yang terindikasi positif mengkonsumsi Amphetamine atau obat penenang, dia menyangkal bahwa urine pejabat tersebut selama ini positif mengkonsumsi narkoba.
Kejadian seperti ini basa ditemukan pada saat BNN melakukan tes urine, ketika mendapatkan peserta yang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter.
” Ada indikasi, namun kami harus konfirmasi lagi ke orangnya, terkait obat-obatan yang dia konsumsi saat ini, dan kami tidak bisa menjelaskan itu sementara ke publik, karena memang belum tentu yang bersangkutan positif,” tutur Ali. (sapardi)
