WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna penyampaian pandangan akhir fraksi Perubahan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2016.Sekaligus Ramperda tentang retribusi daerah gedung paripurna DPRD Natuna Juma’at (28/10/2016) malam.
Dari pantauan hanya tampak terlihat hadiri 13 anggota DPRD dari total keseluruhan 20 anggota, namun rapat dinyatakan Korum oleh ketua DPRD dan berjalan tertib lancar.
Penetapan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna dengan agenda Laporan fraksi dilanjutkan Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran perubahan 2016 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Natuna H.A.Hamid Rizal dan Ketua DPRD.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Yusripandi. Rapat dihadiri Bupati Natuna, Pimpinan dan Anggota DPRD, Unsur Forkopinda, dan Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekwan, Pimpinan SKPD Kepala badan.
Dalam laporan pandangan Fraksi, Demokrat bacakan Dwitra Gunawan,memberikan saran pendapat agar program dan kegiatan direncanakan bisa dilaksanakan tepat waktu oleh pemeritahan daerah.
Demokrat juga mengatakan agar Ramperda perubahan kabupaten Natuna nomor 8 tahun 2013 tentang retribusi upayakan dongkrak PAD bisa dioptimalkan sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan daerah tidak ada lagi dinas tidak mengetahui Perda berlaku.
Dari pandangan Fraksi Partai Golkar di sampaikan Heri Marka , agar ketersediaan guru setiap sekolah seluruh wilayah dapat merata, sebab ketimpangan terjadi dari jumlah guru dari satu sekolah ke sekolah yang lain harus segera dibenahi.
Serta Perlu peningkatan kualitas guru dan pengawas bisa berbanding lurus dengan meningkatnya anggaran pendidikan.
Sedangkan bidang kesehatan, fraksi partai golkar menekankan kepada pemerintah agar memberikan perhatian, untuk para medis sehingga mereka mendapat memberikan pelayanan perima ke masyarakat.
Golkar mendorong pemerintah segera mendata kembali putra putri natuna pendidikannya di biayai oleh pemerintan daerah, upayakan agar mereka dapat berbakti di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang disiplin ilmu telah diperoleh.
Sedangkan pandangan Fraksi PAN di bacakan Joharis Ibro,pemerintah agar lebih optimal genjot sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai kewenangan otonomi.
Fraksi PAN medorong Pemerintah Agar mengkaji secara rinci serta medalam pasal per pasal produk Hukum Ramperda retribusi yang akan dijalankan, tujuan untuk menghasilkan sebuah peraturan daerah menjadi Perda untuk melaksanakan program dan kegiatan terlaksana maksimal.
Sebab dimengetahui bersama penerimaan APBD Natuna masih bergantung dengan dana bagi hasil Migas menjadi ukur Penerimaan APBD.
Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat PNR ,di bacakan Rusdi, Diharapkan ke pada bupati agar pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik agar dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan matang tepat waktu dan tepat sasaran pada batas waktu tidak menyeberang pada tahun berikut pengerjaan.
Diakhir sesi acara pandangan Fraksi PPP di sampaikan Pang Ali, Penyelenggaraan Pelkades pemerintah desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan di laksanakan berapa bulan ke depan.
Keberadaan perangkat desa sebagai aparat pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mempunyai peran yang strategis dan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
Oleh karenanya, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar menciptakan kepala desa yang berkwalitas sesuai dengan visi dan misi kepala desa yang selaras dengan tunjuan pembangunan nasional dan pemerintah daerah.
Fraksi PPP juga mendukung sepenuhnya instruksi Presiden Republik indonesia tentang pembetantasan pungutan Liar atau Pungli Fraksi PPP Meminta agar upaya membayar pajak dan retribusi daerah tidak lagi secara manual namun memakai sistim elektronik memanfatkan aplikasi yang ada.
Fraksi PPP juga lebih penting meminta kepada saudara Bupati, untuk segera melantik dan mengesahkan keanggotaan Komisi pengawasan dan Perlindungan Anak daerah Atau KPAD.
Dikarenakan ,kasus anak berhadapan Hukum dari tahun ke tahun selalu meningkat sehingga diperlukan keseriusan bersama dapat di selesaikan karena anak adalah generasi penerus Bangsa.Terang Pang Ali.
Dalam struktur APBD murni 2016, terdapat Pendapatan Daerah perkirakan sebelum didalam APBD Murni, sehingga pada pengajuan rancangan APBD-P oleh pemerintah daerah mengalami perubahan sebelumnya 1,155 triliun menjadi 1,192 Triliun. atau bertambah 37,17 Milyar dari APBD Murni tahun 2016 termasuk dana Bros diterima seluruh sekolah sebesar 15,8 milyar.
Dengan pengesahan RAPBD Perubahan 2016 yang tepat waktu Masa Ketua DPRD Kabupaten Natuna berharap semua kegiatan bias terlaksana maksimal.
