Polresta Barelang Luar Biasa, Kasus THL Satpol PP Tidak Mandek

264
kompol-memo-adrian-kasat-reskrim-batam

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Penanganan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus penerimaan ratusan tenaga harian lepas (THL) Satpol PP yang tengah ditangani pihak kepolisian Polresta Barelang, telah menemui titik terang dan tidak mandek.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Adrian, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang telah memeriksa tujuh (7) orang saksi yang menjadi korban dan saksi lainnya atas kasus penipuan dan penggelapan penerimaan Satpol PP Kota Batam tersebut.

Pihak kepolisian Polresta Barelang telah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) pada tanggal 17 Oktober 2016 ke Kejaksaan Negeri Batam. Pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti berupa satu (1) lembar kwitansi atas nama Syamsudin.

Rencananya, Satreskrim Polresta Barelang akan segera memanggil terduga tersangka untuk diperiksa atau di BAP. Selain itu, pihak kepolisian akan  memeriksa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko  Batam.

BKD Tidak Tahu

Diberitakan sebelumnya, pihak Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) dan Badan Inspektorat Kota Batam, mengaku tidak mengetahui penerimaan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 825 di satuan pamong praja ( Satpol PP) tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Nyanyang Patimura yang ditemui saat itu mengatakan, perekrutan pada tahun 2014 memiliki panitia penerimaan. Tapi kenapa tidak diketahui dan mengapa saling lempar tanggun jawab.

“ Ini sangat janggal, percuma ada Badan Inspektorat dan BKD Kota Batam,” kata Nyanyang, pada Rabu (12/10/2016) lalu.

Sedangkan dalam keterangan Kabid Satpol PP, Muhammad Nuh mengatakan, tidak pernah ada informasi penerimaan THL baik di media cetak dan elektronik karena tidak ada anggaran untuk hal itu.

” Ini murni kebijakan oknum pejabat lama dan bukan dari kebijakan institusi. Soal adanya pembayaran yang diberikan PHL, dengan tegas itu tidak ada hubungannya dengan lembaga. Hal ini boleh dilaporkan pada pihak yang berwajib,” kata M.Nuh.

Ahmad Arfan, dari Badan Inspektorat juga mengatakan, fungsi instansinya adalah bagian pengawasan. Tapi soal THL ini tidak pernah dianggarkan, penerimaanya juga tidak ada dan termasuk pengawasan 825 THL Satpol PP ini belum dilaporkan.

Selain itu, Syahir dari Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Kota Batam mengatakan, jika SKPD membutuhkan penambahan pegawai harus ada pemberitahuan. Namun hal ini tidak ada sehingga dari BKD tidak mengetahui penerimaan THL Satpol PP tersebut.

“Saat itu BKD sudah menyurati Kasatpol PP yang lama, namun tidak ada tanggapan,” ujar Syahir.

Dalam PP No 48 tahun 2005 tentang formasi penerimaan PNS, penerimaan itu tidak sesuai prosedur. Maka THL ini tidak resmi terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batam.

Perwakilan THL lain seperti Damsiah Saragih dan Rio juga mengatakan, akibat ketidak jelasn status mereka, banyak penderitan yang dialami.

“Karena ini banyak cerai dan ada yang sudah meninggal karena tidak adanya kejelasan status kami,”kata Damsiah Saragih. (alvin lamaberaf)

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel