KPK Ingatkan Bupati Natuna untuk Penerapan e Planning dan e Budgeting

HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah dua menggelar rapat Koordinasi rencana aksi pencegahan korupsi bersama pemerintah Kabupaten Natuna.
Rapat langsung dipimpin oleh Bupati Natuna Hamid Rizal didampingi Sekda Natuna Wansiswandi serta seluruh OPD Kabupaten Natuna, rapat dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati, Kamis (20/7/2017) lalu.

Rapat berlangsung selama lima jam, awak media hanya dapat melihat dari celah sisi kaca luar ruangan, pintu rapat tertutup rapat tidak diizinkan masuk.

Namun tampak berbeda dua orang petugas dari (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada rapat kali ini KPK mereka lebih mengarahkan atas prinsip integrasi penetapan rencana aksi program pemberantasan korupsi ter integrasi pemerintah Natuna 2017-2018 dan satuan tugas tugas pelaksana rencana aksi pemberantasan Korupsi.

Terpantau gestur air muka para pejabat jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat Tegang sesekali terlihat hilir mudik peserta keluar masuk ke kamar kecil.

Suasana sempat riuh dari ruangan rapat , suara mikrofon tak terdengar ternyata listrik padam selama 15 menit, namun rapat berjalan lancar.

“Mohon maaf mas tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan ini pesan dari pihak humas,” ujar Salah seorang petugas jaga.

Bupati Natuna Hamid Rizal dampingi Sekda Wansiswandi, usai pertemuan menjelaskan ke awak media dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada KPK telah datang melakukan rapat terkait pencegahan korupsi di kabupaten Natuna. Point-point yang telah dijabarkan se bisa mungkin akan dilakukan pada tahun 2017.

“Benar ada dua orang petugas dari KPK, kali ini mereka datang untuk membahas pencegahan melalui sistem ter integrasi,” ujar Bupati Hamid Rizal.

Sambung Bupati Hamid,sebagaimana komitmen KPK untuk melakukan fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi, ada beberapa point penting menjadi pembahasan antara lain menyangkut masalah penggunaan sistem e-Planning dan sistem penganggaran yang sudah harus menggunakan aplikasi elektronik.
KPK terus mendorong terus daerah untuk membangun sistem penganggaran secara elektronik (e-Budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik dan pelayanan terpadu satu pintu (Paten).

Masih kata Bupati, Pemerintah Natuna tahun lalu telah menggunakan sistem aplikasi beri nama INFIS (INTEGRATED NATUNA FINANCIAL SYSTEM).

Sisitim pengolahan keuangan telah terintegrasi antara perencanaan dan pengangaran Pemda Natuna.

“Satu tahun lalu kita sudah memakai aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan dana desa alhamdulillah sangat membantu, dari sistem rancang Pemda Natuna dapat predikat terbaik se Kepri,” ungkap Hamid rizal.

Bupati juga mengakui untuk kualitas jaringan internet Natuna masih belum merata penyebaran hingga ke kecamatan.

“Tahun ini kita juga telah menyurati kementerian Kominfo untuk peningkatan kualitas jaringan internet,” ujar Hamid.

Pemerintah kabupaten Natuna akan terus berkoordinasi kepada KPK dalam upaya membangun sistem e-goverment agar segala bentuk perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara baik dan transparan.
Pemda juga tidak akan segan-segan meminta bantuan dan bimbingan sehingga di dalam penyusunan anggaran dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk di salah gunakan,” tutupnya.(*)
Tulisan ; Rikyrinovsky.

FANINDO

Honda Capella