Jokowi Janji Akan Gunakan Kewenangannya Untuk Kasus Baiq Nuril



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berjanji akan menggunakan kewenangannya apabila Baiq Nuril mengajukan grasi atau amnesti yang merupakan kewenangan Kepala Negara. Presiden Joko Widodo enggan mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal.

“Saya tidak ingin komentari apa yang sudah diputuskan mahkamah karena itu pada domain wilayahnya yudikatif,” kata Jokowi pada Jumat (5/7/2019).

Dilansir melalui Kompas.com, Presiden Rrepublik Indonesia itu berjanji akan menggunakan kewenangannya untuk kasus Baiq Nuril. “Nah nanti kalau sudah masuk ke saya, di wilayah saya, akan saya gunakan kewenangan yang saya miliki. Saya akan bicarakan dulu dengan Menkumham, Jaksa Agung, Menko Polhukam, apakah amnesti atau yang lainnya,” kata dia.

Jokowi mengungkapkan bahwa perhatiannya terhadap kasus ini tidak pernah pernah berkurang. Kendati demikian, ia menghormati putusan MA. Adapun MA menolak PK Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal sehingga tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Organisasi masyarakat sipil pun meminta Jokowi segera memberikan amnesti atau pengampunan kepada Nuril.

“Posisi kami kecewa dan berharap putusan hakim, khususnya kasasi dan PK (peninjauan kembali) ini, tidak jadi preseden yang membuat korban takut bersuara. Lalu kami desak Presiden Jokowi untuk berikan amnesti,” ungksp penggagas petisi #SaveIbuNuril dari Institut for Criminal Justice Forum ( ICJR) Erasmus Napitupulu.

Menurut Erasmus, mekanisme teknis membatalkan eksekusi atau menghapus hukuman diserahkan kepada Presiden. Putusan PK tersebut pun dianggap mengecewakan. Ia mengatakan, pihak Baiq Nuril sempat memberikan surat ke Presiden Jokowi pada 19 November 2018. Koalisi Save Ibu Baiq Nuril berkunjung ke Kantor Staf Presiden dan memberikan surat kepada Presiden.

“Surat tersebut berisi permintaan pemberian amnesti oleh Presiden kepada Nuril,” ucap dia. Presiden merespon permintaan ini dengan meminta Nuril untuk mengajukan grasi jika PK ditolak MA.

 

Dilansir melalui : Kompas.com

 



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA