Sekuat Apakah Hak Wanita Indonesia Jika Mantan Suami WNA Singapura Tuntut Harga Gono-Gini Perkawinan

Sekuat Apakah Hak Wanita Indonesia Jika Mantan Suami WNA Singapura Tuntut Harga Gono-Gini Perkawinan



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kasus perceraian rumah tangga dengan pasangan suami dari Warga Negera Asing dang istri wanita Indonesia di Batam sudah menjadi hal biasa. Kadang, ada pihak wanita yang diuntungkan dan begitu juga sebaliknya. Menyandang status janda yang tidak berstatus di Kota Batam, dipastikan tidak seheboh kalau sang wanita tinggal di kampung sendiri.

Awal cerita cinta pasangan perkawinan antar negara ini, kadang tidak memperhatikan target untuk hidup berumah tangga jangka panjang. Sebagian besar akan kandas ditengah perjalanan, karena hukum perkawinan serta status perkawinan mereka hanya mungkin tercatat perkawinan di sahkan oleh catatan sipil, tapi tidak disahkan oleh catatan agama. Inilah masalah demi masalah yang kemudian hari akan berujung pada perebutan harga gono goni dan mungkin juga hak asuh anak.

Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Berbagai persoalan, seperti seringnya bertengkar, KDRT, hilangnya rasa kecocokan hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan kehidupan rumah tangga yang berujung perceraian.

Seperti yang dialami Lunar Sembiring kepada awak media menuturkan, setelah 7 tahun membina rumah tangga akhirnya perceraian terjadi. Mantan suaminya bernama Khaswan WNA) Singapura lebih memilih wanita lain sebagai pendamping hidupnya yang tidak lain wanita yang pernah bekerja di rumhanya sendiri, Senin 22/07/2019 di ruang persidangan Pengadilan Agama Batam.

Secara status hukum tidak ada lagi hubungan yang akan bermasalah, karena putusan Cerai telah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Batam tangal 25 September 2018. Kini mereka kembali dipertemukan dan dalam proses sidang harta gono gini, karena mantan suami mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam.

“Saya telah menerima surat panggilan pertama dari pengadilan Agama Batam untuk menghadiri sidang gugatan harta gono-gini dari mantan suami yang berkewarganegaran Singapura Kaswan Bin Ahmad  No I093/Pdt.G/2019/PGA .btm. tertanggal 10 juli 2019. Pada sidang kedua ini saya di dampingi penasehat hukum  Febri SH. MH dari kantor Advocate JF Priority sementara dari pihak penggugat Khaswan (WNA) didampingi kuasa hukum nya Khoirul Akbar SH. Dari Advokat Wan Achmayu Dan Rekan,” ujarnya.

Dari pantauan awak media, sidang ke dua di pimpin oleh Hakim Ifdal SH. MH menyampaikan untuk malakukan mediasi supaya mendapat kesepakatan ke dua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat secara damai, dan akhirnya sidang ditutup setelah barkas acara ditanda tangani oleh masing masih kuasa hukum .

Sidang akan dilanjutkan pada Senin tanggal 05/08/2019 dengan agenda pembacaan hasil mediasi. Diruang terpisah mediasi pun dilakukan kedua belah pihak dibantu Lebrata SH.MH sebagai mediator.

Dalam mediasi tersebut, dihadiri oleh penggugat Khaswan Bin Ahamad dan kuasa hukum begitu pula Luminar sembiring dengan Febri S. MH sebagai kuasa hukum nya.

Luminar S mengatakan, Kuasa hukum tergugat menyodorkan surat tuntutan untuk ditanda tangani dimana isi pernyataannya adalah harta gono gini di batasi hanya di indonesia saja harta di bagi dua, masing masing mendapapat 50%.

Di tambahkan Khaswan (WNA) bahwa untuk harta gono- gini yang berada di Singapura tidak bisa di bagi dua.

“Tawaran dalam mediasi ini tentu saya tolak, karena merasa tidak mendapat keadilan dan mempertanyakan definisi dari harta gono gini setelah perceraian. Pertanyaan saya tidak dijawab oleh  kuasa hukumnya,  secara otomatis mediasi gagal dan akan di lanjut kan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di sidang ke tiga nanti,” ujarnya Kesal.

Menurut definisi dari harta atas gono gini tertuang dalam undang-undang No 1 tahun 1974 di jelas kan, harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri.

Berarti harta gono-gini terhitung sejak ijab kabul perkawinan terdaftar secara sah sampai keluarnya akta Cerai perkawinan.Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Menurut kuasa hukum tergugat Febri Jaya SH.MH di sidang kedua ini majelis hakim memutuskan untuk  mediasi antara ke dua belah pihak,  tetapi tidak ada kesepakatan. Maka di sidang ke tiga nanti kami akan mempelajari esepsinya.

“Kami akan memperjuangkan hak klien yang telah diatur oleh undang undang perkawinan semaksimal mungkin, pangkas Febri yang beralamat kantor di Ruko Greendland No 05  Batam Centre Advokat JF. Priority.

Saat diminta keterangan dari kuasa hukum penggugat Wan Darmayana Achmayu SH enggan berkomentar nantilah kilah nya. (amrulah)

 



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA