Dalanudal Palmatak: Rebut Kembali Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia di Perbatasan

414

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Setiap negara memiliki kedaulatan utuh dan penuh atas ruang udara wilayah kedaulatannya, sedangkan wilayah perbatasan udara Indonesia terbentang diatas wilayah teritorial Indonesia baik daratan maupun wilayah perairan.

Kendali penuh terhadap ruang udara merupakan wujud kedaulatan setiap negara yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga semua kegiatan yang menggunakan ruang udara suatu negara adalah hak kelola dari negara yang bersangkutan.

Terlindungnya kedaulatan, penduduk, dan wilayah di wilayah perbatasan dari berbagai ancaman terhadap pertahanan negara merupakan wujud dari wibawa suatu negara, sehingga wilayah perbatasan negara dapat dikatakan sebagai pintu gerbang dari pertahanan suatu negara.

Mayor Laut (T) Arief Gunawan Komandan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Palmatak mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pilar utama dalam sistem pertahanan negara memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pengamanan wilayah perbatasan menjadi tugas pokok TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang. Ucap Mayor Laut (T) Arief Gunawan diruang kerjanya, Jum’at, 18/10/2019.

Lanjut Arief Gunawan Ia juga mengatakan bahwa Kedatangan dari Tim Kemenkopolhukam ke Pulau Matak Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 11 September 2019 yang lalu dengan di ketuai oleh Ketua Tim Kolonel Arh Pontjo Wasono (Kabid Ancaman Intelijen Asdep 2/IV Hanneg Kemenkopolhukam RI), dan anggota Tim yakni Kolonel Sus. Apris Maulana (Kabid Kontra Intelijen pada Asdep 2/IV Hanneg), Kolonel Chb Ferdinan Mahulete (Kabid Informatika pada Asdep 2/VII Kominfotur), Mayor Chb Trimanto (Dantim 2 Denkomrad Satkomsus Satinteltek Bais TNI), serta Debbi Agustio (Analis Pertahanan Keamanan Negara pada Asdep 3 Kemenkopolhukkam RI) kemarin merupakan dalam rangka melaksanakan monitoring terkait keberadaan instalasi komunikasi penerbangan VHF-ER di Pulau Matak dilihat dari Aspek Pertahanan Negara. Instalasi Tower tersebut sudah berdiri sejak Tahun 2010 dimana tower tersebut dipergunakan sebagai repeater pada sistem ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcase).

Lebih luas lagi di paparkan oleh Arif Gunawan kepada media ini mengatakan bahwa Instalasi komunikasi di Pulau Matak ini merupakan tower yang dihubungkan dengan satelit dan peralatan komunikasi lainnya yang berada di Singapore Control Tower.

Peralatan ini berhubungan dengan FIR (Flight Information Region) yang dikendalikan oleh Singapura selama ini, sehingga semua penerbangan baik sipil dan militer yang akan memasuki wilayah udara Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang, harus mendapat izin dari Singapore Control Tower.

Sejak tahun 1946 komunikasi penerbangan di Indonesia dikelola oleh Singapura dengan alasan kemampuan peralatan dan SDM Indonesia yang pada saat itu dinilai belum mampu mengendalikan komunikasi dan navigasi udara. Indonesia dewasa ini telah mengalami kemajuan SDM pada bidang navigasi yang cukup pesat yang juga diiringi dengan pembentukan Direktorat Navigasi Penerbangan pada Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI yang akan memperkuat peralatan serta infrastruktur komunikasi dan navigasi udara.

Kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk mengambil alih FIR yang selama ini dikelola oleh Singapura yang kemudian secara ekonomi dapat menjadi pendapat negara di sektor penerbangan. Sementara di sektor pertahanan, yang pasti kedaulatan dan kemudahan komunikasi udara bisa didapatkan.(Rama)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel