Banyak Absen, Paripurna DPRD Karimun Terkait Keputusan KUA-PPAS Tahun 2020 Ditunda Tiga Hari



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.co.id KARIMUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menunda untuk memutuskan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran serta priortas dan plafon anggaran sementara Rapat paripurna DPRD Karimun, dan membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020, pada Senin (18/11/2019).

Penundaan tersebut dikarenakan jumlah anggota DPRD Karimun yang tidak memenuhi kuorum, dimana terdapat empat fraksi dengan jumlah 12 anggota. Keempat fraksi yang tidak hadir tersebut diantaranya adapah PKS, Demokrat, PAN serta Gerindra. Total anggota DPRD Karimun 30 orang.

Pada pelaksanaan rapat paripurna yang turut serta dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karimun ini, berdasarkan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota serta peraturan DPRD kabupaten Karimun nomor 1 tentang tata tertib, bahwa salah satu fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum.

Dimana APBD dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah, Berdasarkan ketentuan dimaksud, serta penyampaian secara resmi melalui pidato bupati dalam rapat paripurna bulan oktober 2019 lalu tentang rancangan kebijakan umum.

Pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah selaku perwakilan bupati. Pembahasan dilakukan dalam bentuk rapat kerja badan anggaran, rapat dengar pendapat bersama tim anggaran pemerintah daerah, konsultasi ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Pembahasan dilakukan mulai dengan penetapan target pendapatan, penetapan nilai belanja dan asumsi silpa tahun anggaran 2020.

Seusai melaksanakan sidang paripurna yang tertunda tersebut, Ketua DPRD Karimun, HM. Yusuf Sirat menjelaskan bahwa tidak perlu menunggu waktu yang lama, semoga saja segera terlaksana sidang paripurna.

“Insya Allah tiga hari kedepan akan di lanjutkan paripurna, dan diharapkan agar seluruh anggota dapat menghadirinya,” pintanya.

Lebih lanjut, ketua DPRD asal fraksi Golkar tersebut juga menambahkan untuk konsekuensinya akan dilakukan evaluasi kembali permasalahan-permasalahn yang ada.

“Menurut Undang-undang memang seperti itu, kita akan menggunakan APBD yang lama, tapi hal ini belum sampai kesana, semoga segera terselesaikan, karena ada lagi pansus yang akan dibentuk, terhadap revisi perda PDAM,” pungkasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Karimun H. Aunur Rafiq menegaskan bahwa bahwa pada hari ini dari pemerintah daerah telah menyampaikan tentang Ranperda nomor 2 tahun 2013 tentang Perusahaan daerah air minum kabupaten Karimun.

“Yang juga disesuaikan dengan PP nomor 54 tahun 2017 itu ada beberapa substansi yang perlu diubah,” ujarnya.

Anur yang akan mencalonkan kembali dirinya pada Pilkada tahun 2020 ini, penyampaian ini juga tentunya dilakukan rapat paripurna yang kedua menyampaikan Banggar tentang kebijakan anggaran dan plfon anggaran sementara, yang sudah dibahas oleh Banggar itu sendiri, yang disampaikan oleh Pemerintah daerah.

“Namun tim Banggar belum dapat menyampaikan pada hari ini karena belum Kuorum, jadi ini letaknya pada DPRD, bukan di eksekutif, jadi kami hanya menerima apa yang disampaikan dan akan disepakati dengan penandatanganan KUA-PPAS,” terangnya.

Untuk jumlah total pendapatan daerah pada rancangan kebijakan umum anggaran serta proritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2020, yaitu sebesar Rp. 1.413.281.556.060,- (satu triliun, empat ratus tiga belas miliar, dua ratus delapan puluh satu juta, lima ratus lima puluh enam ribu, enam puluh rupiah).

Setelah pembahasan terjadi perubahan menjadi Rp. 1.277.502.721.600,- (satu triliun, dua ratus tujuh puluh tujuh miliar, lima ratus dua juta, tujuh ratus dua puluh satu ribu, enam ratus rupiah).(*)

Kiriman : Aziz Maulana



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA