Rases Anggota DPRD Kota Batam Masa Sidang I Tahun 2019



PKP DREAMLAND

WartaKepri.co.id – Batam, Acara rases yang dilaksanakan oleh Hj.Sahrul selaku Anggota dewan DPRD Kota Batam, di kawasan RT.01/RW12, Sei Nayon, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong pada Rabu malam (27/11/2019), terlaksana dengan baik dan tertib.

Acara rases di Sei Nayon Bengkong ini merupakan rases yang  ke-3 kalinya dan akan terus dilaksanakan didelapan kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkong.

Pembacaan Doa diiringi Ustadz abdul basir sebagai pembuka acara, dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Erinaldi selaku tokoh masyarakat Sei Nayon, dalam kata sambutannya, berharap agar kunjungan Hj. sahrol dapat memenuhi harapan warga Sei Nayon, dimana selama ini keluhan warga hanya didengar namun tak terwujud.

“Acara rases sudah sering dilakukan, janji-janji sudah sering kami dengar tapi tak ada yang terealisasi” ungkap tokoh masyarakat Sei Nayon.

Selanjutnya Anwar efendi Ketua Rw12, mewakili warga sei nayon, menyampaikan beberapa keluhan yaitu, jalan tanah yang terkadang banjir jika turun hujan, dan banyaknya maling dikarenakan tidak adanya pos penjagaan dan portal.

“Kami disini terkadang banjir, mohon dibantu pembangunan jalan pak, dan satu lagi pak, dalam waktu dekat ini, kami akan membuat ronda keliling tapi keterbatasan kami, tidak adanya pos ronda, karena untuk membuat portal dipintu masuk, jujur kami tak mampu, lantaran ada beberapa pintu masuk, itu juga yang membuat maling leluasa pak” Rw12 ungkapkan keluhan warga.

Menanggapi harapan warga Sei Nayon, hj.sahrul yang menduduki kursi dikomisi IV DPRD Kota Batam itu mengatakan, sebisa mungkin kami berusaha untuk dapat mewujudkan harapan warga.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan warga dapat terwujud tapi mungkin secara bertahap, karena tidak satu tempat saja yang memiliki keluhan, kami akan upayakan semaksimal mungkin agar dapat memberikan yang terbaik secara merata” tutup hj. Sahrul. (Ria)

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, menyebut bahwa Ombusdman di bentuk oleh Pemerintah Pusat dikarenakan adanya kepentingan negara di dalam mewujudkan indonesia maju.

“Peran Ombudsman sebagai Institusi untuk membatu Pemerintah dalam pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Pubik, Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar dapat menerima Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu Ombudsman di dalam mewujudkan program-program yang di buat Ombudsman itu sendiri.

Lebih dalam, Mahmud juga menyampaikan Jangan jadikan Ombudsman musuh kita, jadikanlah Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu kita untuk Indonesia lebih maju lagi.

“Penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam programOnline Single Submission (OSS), Percepatan dan efektifitas yang diharapkan melalui program ini mengalami beberapa kendala seperti produk pelayanan yang tidak seragam, lambannya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi,”pungkasnya.

Predikat kepatuhan ini diberikan kepada Kementerian atau lembaga, Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang memperoleh predikat zona hijau. Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dengan rentang nilai 80/100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 51/80, dan Predikat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah diperoleh dari rentang nilai 0/50.

Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

AMA



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA