WARTAKEPRI.CO.ID, – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur. Hal tersebut dilakukan karena terkait adanya pelanggaraan di wilayah perairan laut Natuna Utara, Natuna, Kepulauan Riau.
Beberapa saat setelah tiba di Natuna, Yudo langsung menggelar rapat tertutup untuk melakukan pemetaan pengoperasian pengamanan utara perairan pulau laut, Natuna. Tujuan digelarnya operasi ini ialah untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara.
Dilansir melalui Kompas.com, operasi tersebut dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan alutsista yang sudah tergelar, mulai dari tiga KRI dan satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU.
“Ada tambahan lain dan masih dalam perjalanan menuju Natuna, yakni dua KRI,” kataYudo pada Jumat (3/1/2020) malam. Yudo mengatakan bahwa operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Sebelumnya, kapal ikan asing (KIA) kembali marak menerobos perairan Natuna, Kepulauan Riau. Beberapa nelayan Natuna merasa cemas lantaran sering bersinggunggan dengan kapal-kapal asing tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan telah menangkap tiga kapal asing Vietnam. Herman yang merupakan Ketua Nelayan Kabupaten Natuna mengungkapkan bahwa kapal nelayan asing kerap masuk dan mencuri ikan di perairan Natuna.
Biasanya kapal-kapal pencuri ikan itu merambah ke titik koordinat 108 hingga 109 atau sebelah utara hingga timur pulau Laut. “Rata-rata KIA asal Vietnam dan China, masuknya ke sana (titik koordinat 108 hingga 109 atau sebelah utara hingga timur pulau Laut),” katanya, Selasa (31/12/2019).
Sebelumnya, dilansir melalui detik.com Indonesia menyatakan klaim China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak punya dasar yang sah dan tak diakui UNCLOS. Juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020, dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC, Jumat (3/1/2020), menanggapinya.
“Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China,” kata Geng.
“Saya menjelaskan posisi China dan dalil-dalil isu tentang Laut China Selatan sehari sebelum kemarin dan tak ada gunanya saya mengulangi lagi,” kata Geng dalam keterangan pers tertulis berbentuk tanya-jawab itu.
“Saya ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters). Yang disebut sebagai keputusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal dan tidak berkekuatan hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui itu,” tutur Geng.
Dilansir melalui: Detik.com dan Kompas.com
