Besaran Bantuan Dana Pusat Tergantung Penerimaan Pajak, Dua Bulan Pajak Karimun Capai Rp 330 M – WartaKepri.co.id
351 views

Besaran Bantuan Dana Pusat Tergantung Penerimaan Pajak, Dua Bulan Pajak Karimun Capai Rp 330 M





WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Target penerimaan perpajakan dalam kurun waktu selama 10 tahun memang terbilang ambisius. Pertumbuhan targetnya yang naik 15 persen dari capaian 2019 adalah angka tertinggi di wilayah Kabupaten Karimun. 

Hal inilah yang menjadi atensi penerimaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungbalai Karimun bersama dengan Bupati Karimun Dr. H. Aubur Rafiq yang turut serta didampingi oleh Sekretaris Daerah Pemkab Karimun, Drs. Firmansyah  pada Jumat (6/3/2020) di Gedung Tanjungbalai Karimun.

Dengan tema “Taat pajak bersama Bapak Bupati” tersebut, turut serta dihadiri oleh instansi terkait lainnya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Tanjungbalai Karimun, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

“Dimana kegiatan ini dalam rangka untuk memberikan motivasi dan dorongan agar para wajib pajak untuk dapat mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat pada waktunya,” terang Aunur Rafiq seusai menghadiri pelaksanaan kegiatan taat pajak bersama dengan Pemkab Karimun.

Besar harapan pejabat nomor Wahid dijajaran Pemkab Karimun ini, sebelum tanggal 31 sudah dapat melaporkan secara individu pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di kantor pajak, sekaligus memberikan apresiasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungbalai Karimun yang telah melaksanakan program kegiatan ini.

“Agar sekiranya para wajib pajak dapat taat untuk mengisi SPT tahunannya dan sekaligus melaporkannya tepat pada waktunya,” jelas Aunur Rafiq.

Menurutnya, dengan taat membayar pajak, ini telah memberikan masukan kepada negara. Dan tentunya negara mendapatkan pemasukan dan nantinya akan dikirim kembali ke daerah dalam bentuk dana transfer pusat ke daerah yang tentunya sudah diatur dalam undang-undang.

“Semakin besar para wajib pajak yang membayarkan pajaknya ke kantor KPP Pratama Karimun, selanjutnya akan menyetorkan ke pusat juga semakin besar, maka akan dikembalikan ke daerah juga semakin besar,” pungkasnya.

Kata Rafiq, dengan dikirimnya kembali dalam bentuk dana transfer pusat ke daerah, kita dapat melakukan proses-proses pembangunan, salah satunya melalui sumber pendapatan pajak yang ada di wilayah Kabupaten Karimun sendiri,” imbuhnya.

Disinggung mengenai para wajib pajak yang membandel dan tidak melaksanakan wajib pajaknya, Bupati Aunur Rafiq menegaskan bahwa, tentunya akan dikenakan denda, dan akan terus ditagih, selain itu juga izin usahanya sulit untuk diperpanjang sebelum mereka (wajib pajak) menyelesaikan pajaknya.

“Dan untuk pajak ekspor yang kita lakukan adalah menahan, tidak dapat dilakukan sebelum para wajib pajak ini melunasinya. Jadi disamping sanksi berupa administrasi, juga terdapat sanksi pidananya.

” Di wilayah Kabupaten Karimun sendiri sekarang ini, wajib pajaknya sudah banyak yang baik dan taat, serta petugas-petugas pajaknya cukup energik dan selalu turun langsung kelapangan, dan hingga kini tidak ada lagi para wajib pajak yang menghindar dan takut, terlebih sekarang ini dengan menggunakan sistem berbasis elektronik sangat terbantu,” katanya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungbalai Karimun Nur Wahyudi menjelaskan bahwa, KPP Cabang itu hanya mendapatkan pajak-pajak pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) atau Wajib Pajak Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit dengan pertimbangan melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium dan melakukan kegiatan pekerjaan atau jasa.

Setiap cabang dari kegiatan usaha tersebut diwajibkan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak atas penghasilan karyawan yang telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

“PPN atas pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dimiliki perusahaan tetap dikenakan untuk cabang perusahaan walaupun PPN dapat berstatus terutang dan perusahaan tidak melakukan pemusatan tempat terutang PPN,” ungkapnya.

Lebih dalam, Nur Wahyudi mengutarakan Jenis pajak lain yang dapat dikenakan untuk cabang perusahaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apabila cabang perusahaan itu menginginkan pembangunan gedung baru atau hak kepemilikan untuk lokasi tanah yang baru. Adapun ketentuan tarifnya adalah sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

“Untuk tahun 2020 dua bulan pertama di bulan Januari dan Februari, para wajib pajak menunjukkan performa yang bagus, 15 persen dari target sebesar Rp. 330 miliar, dengan jumlah total keseluruhan wajib pajak sebanyak 34 ribu wajib pajak,” ujar Nur Wahyudi.(*)

Reporter : Aziz Maulana



PKP DREAMLAND
FANINDO
WIRARAJA
DEWAN PERS WARTAKEPRI

Pendapat Anda

351 views