Kapal Pukat Masih Beroperasi di Laut Anambas, Nelayan Tanyakan Komitmen Bupati

1574

Wartakepri.co.id, ANAMBAS – Nelayan di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri, masih menemukan Kapal Pukat Mayang beroperasi di wilayah tangkapan ikan mereka.

Padahal Bupati Anambas dan DPRD Anambas beserta pengurus nelayan yang tergabung di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) setempat telah sepakat menolak kapal itu beroperasi.

Sekretaris HNSI Anambas, Dedi Syahputra mengatakan belum lama ini pihaknya menemukan satu unit Kapal Pukat Mayang beroperasi sekitar 13 mil dari Pulau Anak.

“Kita temukan saat ikut berpatroli bersama kapal pengawas milik Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Dedi, Senin (21/9).

Bukan hanya satu, tapi Dedi mengatakan pihaknya juga menemukan satu unit Kapal Pukat Mayang lainnya sekitar 16 mil dari lokasi pertama. Bahkan sempat terjadi adu mulut.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, menurut dia masih terdapat sekitar 18 unit Kapal Pukat Mayang yang masih beroperasi meski jauh di tengah laut Anambas.

“Yang jelas saat ini nelayan Anambas sangat meyanyangkan masih adanya Kapal Pukat Mayang beroperasi,” katanya.

Pihaknya pun mempertanyakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Anambas yang sudah sepakat menolak kapal itu beroperasi.

“Pemda Anambas dalam hal ini Bupati dan DPRD harus komitmen dengan pernyataan yang telah disepakati bersama,” tegasnya.

Sebab jika tidak, kata dia, masih beroperasinya Kapal Pukat Mayang di laut Anambas ini akan menjadi persoalan serius.

“Bukan tidak mungkin terjadi tindakan main hakim sendiri ketika nelayan menemukannya beroperasi di laut, dan itu akan sulit kita hindarkan,” kata dia.

“Kondisi hari ini, kita tidak bicara aturan, tetapi kita berbicara tentang apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama sesuai dengan tuntutan nelayan dan kearifan lokal beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris melalui Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Effi Sjuhairi mengatakan persoalan ini sudah dirembukkan dengan HNSI.

Kedua belah pihak kata dia sepakat untuk bersama-sama menyusun usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang kearifan lokal dan zona tangkap nelayan lokal.

“Itu akan diusulkan untuk menjadi Ranperda nantinya,” terang Effi.

Ia mengatakan saat ini pihak-pihak terkait sudah lebih intens melakukan operasi pengawasan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Terpenting kapal-kapal pukat dan cantrang tersebut tidak ada lagi melanggar zona tangkap di perairan Anambas sesuai dengan harapan para nelayan,” katanya.

Jika ada ditemukan, sambung Effi, maka mereka langsung ditindak atau diproses secara hukum. “Kalau nanti ada informasi tentang pelanggaran jalur tangkap di luar pantauan pengawas agar segera melaporkan ke pihak berwenang,” pungkasnya. (rama)

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN