Bupati Aunur Rafiq Serahan DPA 2021 dan Berikut 10 OPD Berkontribusi Cukup Baik di Pemkab Karimun

220
DPA 2021 Kabupaten Karimun
Bupati Aunur Rafiq Serahan DPA 2021 dan Berikut 10 OPD Berkontribusi Cukup Baik di Pemkab Karimun

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun, menandatangani perjanjian kinerja tahun 2021, antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan OPD Karimun, yang dipusatkan pada halaman kantor Bupati Karimun, Rabu (24/2/2021).

Dimana, terdapat 10 besar OPD yang berkontribusi cukup baik bagi Pemeritah Kabupaten Karimun. Kesepuluh OPD tersebut, diantarnya adalah Dinas Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PKP HIMALAYA

Seusai memimpin langsung upacara, pejabat nomor wahid di lingkungan Pemkab Karimun, Aunur Rafiq memaparkan bahwa, para pejabat administrator dan juga para pejabat tinggi pratama, yang memimpin seluruh dinas di Pemerintahan Kabupaten Karimun, mulai dari Sekda hingga Kabid dan Kabag serta Kasi yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Hal ini tentunya menyangkut akuntabelitas, dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Karimun,” terang Rafiq.

Sehingga, menurut Rafiq setiap tahunnya akan selalu dinilai sudah sejauh mana kinerja dari masing-masing OPD.

“Dan Alhamdulillah Pemkab Karimun selalu mendapat predikat BB, artinya sangat baik” sebut Rafiq.

BACA JUGA Selisih 86 Suara, KPU Karimun Tetapkan Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim Pemenang Pilkada Karimun

Bupati juga menuturkan, capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan Good Governance tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas, yang diberi pengertian sebagai perwujudan kewajiban OPD untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,” tandasnya

Dengan tetap menerapkan protokol kesehtan COVID-19, seluruh sebanyak 38 OPD Kabupaten Karimun telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2021. Tidak hanya itu, Bupati Karimun juga telah menyerahan DPA tahun 2021.

Dilanjutkan dengan pelaporan pajak, penandatanganan pakta integritas OPD, serta peluncuran pemaparan perencanaan yang sudah terintegrasi (SIPB) dengan keuangan, yang telah digunakan sejak tahun 2019, oleh Sekdakab Karimun HM. Firmansyah.(*)

Reporter Aziz Maulana

DPA 2021

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel