WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok (Sembako) yang kian tak terkendali menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, menuai kritik tajam dari Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Karimun.
PBB menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun lamban dan belum mengambil langkah kongkrit yang memadai untuk menekan beban masyarakat.
Kenaikan harga yang signifikan ini, yang dilaporkan sudah terjadi sejak awal Desember 2025 di pasar-pasar tradisional, dikhawatirkan akan mencekik daya beli masyarakat, terutama yang akan merayakan Nataru.
Wakil Ketua PBB Karimun, Maszan P Sianturi, secara tegas menyoroti kurangnya intervensi cepat dari Pemkab.
“Barang-barang kebutuhan sudah pada naik, kondisi ini jelas memberatkan masyarakat,” ungkap Maszan, Minggu (7/12/25).
“Pemerintah daerah seharusnya sudah melakukan langkah nyata yang lebih kongkrit dan cepat demi menekan kenaikan harga, bukan menunggu sampai harga semakin tak terkendali,” tambah Maszan.
Maszan menjelaskan bahwa kenaikan harga dipicu oleh kombinasi tiga faktor utama, yaitu cuaca ekstrem, terganggunya jalur distribusi pasokan dan penurunan produksi.
Secara spesifik, ia menunjuk masalah utama yang timbul akibat bencana alam di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang merupakan wilayah pemasok utama Sembako ke Karimun.
“Sembako kita selama ini sangat bergantung pada wilayah Sumatera Barat dan Utara. Begitu daerah tersebut terkena bencana alam, dampaknya langsung terasa di sini. Ini adalah kondisi darurat distribusi yang seharusnya cepat ditindaklanjuti dengan mencari sumber pasokan alternatif,” tegasnya.
Desak kelonggaran regulasi dan intervensi pasar dari Batam
PBB Karimun mendesak Pemkab agar segera melakukan intervensi cepat untuk menjamin kelancaran pasokan.
“Masukan utama yang disampaikan adalah agar Pemkab segera memberikan solusi atau kelonggaran regulasi untuk mempermudah distribusi bahan pangan dari daerah lain yang tidak terdampak,” pungkasnya.
Maszan secara spesifik berharap Pemkab mempermudah proses distribusi bahan pangan, seperti cabai, bawang, sayuran, wortel dan beras, yang dapat dipasok dari Batam. Langkah ini dinilai sebagai cara tercepat untuk mengisi kekosongan pasokan, menekan harga hingga mencegah spekulasi.
“Jika Pemkab tidak cepat menyelesaikan masalah distribusi dan tidak berani mengambil kebijakan kelonggaran untuk sumber pasokan alternatif,” imbuhnya.
Kondisi ini kata Maszan dikhawatirkan akan memperburuk daya beli masyarakat dan mengancam keberlanjutan usaha di awal tahun mendatang.
“Krisis Sembako ini membutuhkan tindakan yang berani dan out-of-the-box dari Pemkab, bukan sekadar imbauan,” tutupnya.
Penulis: Junizar
Editor: Aziz Maulana
 Kabupaten Karimun){kind=link}