Paripurna DPRD Anambas, Bupati Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020

104
Laporan LPJ Bupati Anambas di DPRD Anambas
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 Sebesar Rp 8,7 Miliar

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020, melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat, 25 Juni 2021.

Dalam pidato pengantarnya di hadapan anggota DPRD, Abdul Haris mengatakan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, kepada DPRD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

PKP HIMALAYA

Haris menerangkan, capaian kinerja Pemerintah Kepulauan (Pemkab) Anambas pada tahun 2020 masih dalam konteks dasar pelaksanaan agenda dasar program pembangunan yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021.

“Tahun anggaran 2020 merupakan tahun ke-6 Pemerintah KKA, mengimplementasikan penerapan akutansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KKA, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah,” terang Haris.

Haris menyebut, Ranperda tentang Pelaksanaan APBD tahun 2020 yang disajikan kepada DPRD, berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual yang terdiri atas 7 komponen yaitu antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan.

“Adapun pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Surat Bupati Kepulauam Anambas Nomor: 286.B/Kdh.KKA.900/06.2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, yang telah disampaikan pada tanggal 16 Juni 2020.

Dipaparkan juga, Pendapatan daerah Anambas 2020 dianggarkan sebesar Rp 8,9 miliar. Namun hingga akhir 2020, terealisasi sebesar Ro 8,7 miliar atau sekitar 96,4 persen.

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap laporan keuangan Pemkab Anambas tahun anggaran 2020, Pemkab Anambas masih dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Karena keterbatasan waktu, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 harus segera dilaksanakan bersama untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan daerah,” kata Haris.

Karena itu, jika penetapan tidak tepat waktu maka akan berimplikasi terhadap penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Karena laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan salah satu lampiran rancangan peraturan daerah,” tegas Haris.

Haris meminta agar pelaksanaan pembahasan untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah segera dilaksanakan dan tepat waktu.(*)

Kiriman : Rama

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel