Mantan Mentri Penerangan Era Suharto Meninggal Dunia, Beginilah Perjalanan Harmoko Selama Menjabat

178

JAKARTA – Mantan Menteri Penerangan di era pemerintahan Presiden Soeharto, Harmoko bin Asmoprawiro, wafat pada, Minggu (4/7/2021) pukul 20.22 WIB. Harmoko (82 tahun) meninggal di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Semasa Orde Baru, Harmoko menjabat sebagai menteri penerangan selama 14 tahun. Ia pun pernah menduduki jabatan Ketua Umum Golongan Karya hingga Ketua MPR/DPR di pengujung era kepemimpinan Soeharto.

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan detik.com Deden Gunawan yang dipublikasikan 22 Mei 2008, Harmoko blak-blakan perihal momen demi momen jelang pengunduran diri Soeharto. Menurut dia, kondisi sosial, politik, dan ekonomi ketika itu sedang mengalami krisis.
“Kita waktu itu ingin menyelamatkan rakyat dari pertumpahan darah. Kepentingan utamanya di situ. Dan Pak Harto juga tahu. Dan pada hari Sabtu, 16 Mei 1998, saya menyampaikan tiga hal saat bertemu beliau di Cendana. Pada kesempatan itu saya menyampaikan beberapa data, baik yang datang dari lapisan masyarakat maupun mahasiswa yang sudah memenuhi gedung DPR,” kata Harmoko.

“Tiga permintaan kami yaitu; “Bapak harus melakukan reshuffle kabinet”. Lalu beliau jawab “Ya saya akan melakukan reshuffle”. Kedua “Bapak harus melakukan reformasi”. Lalu beliau jawab “Ya saya akan melakukan reformasi”. Dan yang ketiga, “Rakyat memohon bapak untuk mengundurkan diri”. Dan beliau menjawab “Silakan. Terserah fraksi-fraksi di DPR”,” lanjutnya.

Lalu, Harmoko menyela apakah tidak sebaiknya Soeharto meminta persetujuan MPR RI. Menanggapi hal itu, Soeharto menjawab, “Tidak perlu. Karena DPR yang beranggotakan 500 orang itu sudah mencerminkan anggota MPR.”

Adapun soal permintaan pengunduran dirinya, lanjut Harmoko, Soeharto menyatakan, “Kalau memang fraksi-fraksi DPR menilai Presiden sudah tidak dipercayai dan harus mundur, bagi saya tidak ada masalah dan saya rela untuk mundur.”

Menurut Harmoko, selesai konsultasi, pihaknya memberikan pernyataan pers.

Dua hari berselang, Senin 18 Mei 1998, pimpinan dewan melakukan konsultasi dengan semua fraksi. Tujuannya adalah menyerap apa yang telah dilakukan fraksi-fraksi dalam menghadapi aspirasi rakyat.

“Ternyata semua fraksi menerima banyak aspirasi yang menginginkan pengunduran diri Presiden dilakukan secara konstitusional. Rapat juga membahas berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat, khususnya di gedung DPR. Hasil pertemuan pimpinan dewan dengan fraksi-fraksi itulah yang kami sampaikan dalam jumpa pers keesokan harinya, 19 Mei 1998,” ujar Harmoko.

“Intinya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, kami mengharapkan agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan, ketertiban, agar segala sesuatunya berjalan dengan tenang,” lanjutnya.

Sebenarnya apa yang terjadi menjelang pengunduran diri Soeharto?
Kita tahu, kondisi sosial, politik dan ekonomi waktu itu sedang mengalami krisis. Kita waktu itu ingin menyelamatkan rakyat dari pertumpahan darah. Kepentingan utamanya di situ. Dan Pak Harto juga tahu. Dan pada hari Sabtu, 16 Mei 1998, saya menyampaikan tiga hal saat bertemu beliau di Cendana.

Pada kesempatan itu saya menyampaikan beberapa data, baik yang datang dari lapisan masyarakat maupun mahasiswa yang sudah memenuhi gedung DPR.

Tiga permintaan kami yaitu; “Bapak harus melakukan reshuffle kabinet”. Lalu beliau jawab “Ya saya akan melakukan reshuffle”.

Kedua “Bapak harus melakukan reformasi”. Lalu beliau jawab “Ya saya akan melakukan reformasi”. Dan yang ketiga, “Rakyat memohon bapak untuk mengundurkan diri”. Dan beliau menjawab “Silakan. Terserah fraksi-fraksi di DPR”.

Lalu saya menyela apakah tidak sebaiknya meminta persetujuan MPR? Beliau menjawab, “Tidak perlu. Karena DPR yang beranggotakan 500 orang itu sudah mencerminkan anggota MPR.”

Adapun soal permintaan pengunduran dirinya, Presiden menyatakan, “Kalau memang fraksi-fraksi DPR menilai Presiden sudah tidak dipercayai dan harus mundur, bagi saya tidak ada masalah dan saya rela untuk mundur.” Itu dikatakan Presiden. Selesai konsultasi, kami memberikan pernyataan pers.

Selanjutnya apa yang dilakukan DPR?
Nah, Senin, 18 Mei, pimpinan dewan konsultasi dengan semua fraksi. Kami ingin menyerap apa yang telah dilakukan fraksi-fraksi dalam menghadapi aspirasi rakyat. Ternyata semua fraksi menerima banyak aspirasi yang menginginkan pengunduran diri Presiden dilakukan secara konstitusional. Rapat juga membahas berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat, khususnya di gedung DPR.

Hasil pertemuan pimpinan dewan dengan fraksi-fraksi itulah yang kami sampaikan dalam jumpa pers keesokan harinya, 19 Mei 1998. Intinya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, kami mengharapkan agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan, ketertiban, agar segala sesuatunya berjalan dengan tenang.

Tapi beberapa jam kemudian Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada wartawan bilang kalau pernyataan itu adalah pandangan pribadi?
Tidak benar. Itu pernyataan kolektif berdasarkan keputusan fraksi-fraksi di DPR, termasuk fraksi Golkar dan fraksi ABRI. Mereka semua ikut tanda tangan.

Jadi kalau waktu itu Wiranto bilang permintaan itu pendapat pribadi, mungkin dia tidak tahu kalau pernyataan itu merupakan persetujuan semua fraksi di DPR, termasuk fraksi ABRI. Jadi secara tata tertib di DPR permintaan mundur itu sudah sah. Sebab itu keputusan kolektif. Semua datanya terdokumentasi di DPR.

Kalau fraksi ABRI setuju kenapa pihak Mabes tidak mengakui?
Saya tidak tahu. Karena urusan saya di fraksi-fraksi DPR, termasuk fraksi ABRI. Dan Pak Syarwan Hamid (wakil ketua DPR dari F-ABRI) waktu itu mengatakan, pernyataan itu kolektif kita. Dengan artian fraksi ABRI menyetujui. Kan ada tanda tangannya (Syarwan Hamid) sebagai tanda setuju.

Keesokan harinya, hari Rabu 20 Mei 1998, kami menunggu jawaban Presiden. Sementara itu, senat-senat mahasiswa dari seluruh Indonesia mendesak untuk bertemu dengan pimpinan DPR. Keinginan itu kami penuhi. Sekitar 100 mahasiswa menanyakan, kapan konsultasi dengan Presiden. Saya jawab, “Kita tunggu saja, karena surat sudah dilayangkan”. Waktu itu saya jelaskan, “Kalau sampai hari Jumat tidak ada jawaban dari Presiden tentang permintaan konsultasi itu, pimpinan DPR/MPR akan mengundang fraksi-fraksi MPR untuk membahas kemungkinan diadakannya Sidang Istimewa (SI) MPR. Tapi ternyata, belum hari Jumat, Pak Harto sudah mengundurkan diri.

Soal keinginan mundur Soeharto kapan Anda ketahui?
Sekitar pukul 23.00 WIB, saya menerima telepon dari ajudan Presiden, yang mengemukakan, pimpinan Dewan akan diterima konsultasi dengan Presiden di Istana Negara tanggal 21 Mei, pukul 09.00 WIB pagi. Segera, malam itu, saya mencari informasi apa yang akan terjadi pada tanggal 21 Mei. Saya telepon kediaman Wakil Presiden B.J.Habibie.

Saya peroleh informasi, Presiden akan berhenti tanggal 21 Mei, dan Wakil Presiden akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden. Saat itu juga saya menelepon sekjen DPR/MPR, wakil ketua DPR, agar pukul 07.00 WIB keesokan paginya, mengadakan pertemuan di kediaman saya waktu itu (Kompleks Pejabat Tinggi Widya Chandra). Soalnya, waktu sangat mepet jadi tidak mungkin bertemu di DPR, karena 21 Mei 1998 hari libur (Kenaikan Isa Al Masih).

Selanjutnya, pukul 08.45 WIB kami tiba di Istana Merdeka, di ruang Jepara dan langsung ditemui beliau. Presiden waktu itu mengatakan,” Baiklah, sesuai Pasal 8 UUD 1945, dan Pasal 2 Tap MPR No. VII/1973, dan dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran dan pendapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, saya berhenti sebagai presiden”. Sebenarnya, sejak detik itu secara konstitusional beliau berhenti sebagai presiden.

Setelah menyampaikan hal itu, Pak Harto menyatakan, “Saudara-saudara di ruangan ini saja. Saya akan mengumumkan kepada rakyat, dan nanti Wakil Presiden akan mengucapkan sumpahnya sebagai presiden di depan Mahkamah Agung”. Kami tetap di ruang Jepara, karena di luar sudah ada Ketua MA. Begitu selesai acara penyerahan kekuasaan itu, Pak Harto kembali ke ruang Jepara.

Kami, pimpinan DPR, berdiri di depan Pak Harto, yang dengan santun dan sikap ngapurancang langsung menyatakan, “Saudara-saudara, sejak sekarang saya sudah tidak jadi presiden lagi. Saudara-saudara selaku pimpinan DPR/MPR semoga ikut menjaga bangsa dan negara ini, terima kasih.” Setelah bersalaman dengan kami, beliau meninggalkan ruangan.

BACA JUGA: Menteri Agama Keluarkan Edaran Penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Kurban 1442 H, Ada 7 Point

Tapi tetap saja anda dianggap sebagai pengkhianat karena sebelumnya anda menyatakan kalau rakyat masih mendukung Soeharto?
Itu diucapkan Pak Harto pada ulang tahun Golkar di Senayan. Waktu itu beliau mengatakan coba dicek apa rakyat betul masih mendukung saya. Nah karena saya sebagai Ketua Umum Golkar saya langsung mengecek kepada kader Golkar. Dan seluruh kader mendukung Soeharto. Sedangkan untuk partai lain (PPP dan PDI), saya tidak melakukannya karena secara etika politik hal itu bisa disebut intervensi.

Bagaimana hubungan anda dengan keluarga Cendana setelah mundurnya Soeharto?
Baik-baik saja. Ini buktinya (Harmoko memperlihatkan tanda tangan Soeharto di buku berjudul “The Life and Legacy of Indonesia’s Second President”. Selain tanda tangan Soeharto, di buku itu juga tertera tulisan tangan Soeharto yang berbunyi “untuk saudara Harmoko” tertanggal 27 November 2007).

Tapi kenapa anda saat membesuk Soeharto di RSPP anda tidak ditemui keluarga Cendana dan tidak diperkenankan menemui Soeharto?
Siapa bilang? Saya dan istri menjenguk langsung dan diterima Ibu Sudwikatmono. Ia bilang Soeharto sedang dirawat di ruang ICU jadi tidak bisa menjenguknya. Anak-anaknya kebetulan tidak ada waktu itu.(CNBCIndonesia)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel