Developer “Menghilang”, Puluhan Sertifikat Rumah Konsumen di Batu Aji Tak Dibalik Namakan

RDP Komisi I DPRD Batam terkait sertifikat rumah di Perumah Rowdeska Citra Permai (RCP) Batu Aji (Foto: Yusuf Riadi/Warta Kepri)

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Sejumlah warga dari Perumah Rowdeska Citra Permai (RCP) Batu Aji kesal dengan Developer perumahan RCP yakni PT Dafindo. Pasalnya puluhan sertifikat rumah konsumen tak kunjung dibalik namakan perusahaan. Developer diketahui sudah tak beraktifitas dan menghilang tanpa kabar.

Pemilik lahan perumahan yaitu PT Ratu Baja Indah (RBI) bekerjasama dengan developer PT Dafindo membangun sebanyak 70 unit rumah di RCP, sisanya 10 unit rumah dibangun oleh PT.RBI

“Dari total 80 unit rumah yang dibangun, 31 rumah sudah dilunasi warga namun sertifikat rumah tak dibalik namakan perusahaan,” ujar Zulkarnain Ketua RT 009 Perumah RCP, Kamis (12/5/2002).

Zulkarnain menceritakan, rumah tersebut ia beli tahun 2006 dan saat awal-awal membeli tidak terjadi masalah, untuk pembayaran diarahkan ke Developer PT Dafindo. Namun saat melakukan pelunasan tahun 2008 ke Developer, PT Dafindo sudah tidak ada aktifitas lagi.

Pada 2010 PT RBI datang mengabarkan dan meminta mereka untuk mengumpulkan dokumen yang sudah ada dan berjanji akan menyelesaikan sertifikat rumah tersebut. Wargapun bersedia memberikan dokumen yang dimaksud.

Namun, setelah dokumen diberikan, PT RBI malah menaikkan harga secara sepihak dari awalnya hanya Rp. 36 juta per unit, menjadi Rp. 150-200 juta per unit.

“Kami bersama warga lainnya menyetujui dengan syarat harus ada bukti diatas kertas atas kenaikan harga tersebut. Namun hingga sekarang belum juga diberikan,” beber Zulkarnain.

Kekesalan warga terungkap saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Batam. Warga meminta persoalan yang dialami bisa mendapatkan jalan keluar.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan sarumaha mengatakan, pihaknya tetap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan warga dan secepatnya menindaklanjuti.

“Intinya kami Komisi I tidak ingin masyarakat yang sudah membeli rumah dengan keringat sendiri terzolimi. Hak konsumen harus diberikan sesuai dengan mekanisme yang ada, kita akan cari solusi terbaiknya,” ujar Sarumaha.

Perwakilan Ombudsman, Muliadi menawarkan solusi kepada warga, dengan melakukan pendekatan secara perdata, lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun lewat lembaga peradilan.

“Kami hanya bisa memberikan pandangan. Namun ada juga fungsi ganda saat ada lembaga pelayanan publik yang maladministrasi boleh dilaporkan agar kami mengeluarkan produk laporan akhir sebagai rekomendasi,” tuturnya.

Kepala Kantor BPN Kota Batam, Makmur A Siboro mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan sertifikat untuk 80 warga di Perumahan tersebut atas nama PT RBI.

Namun, ia meminta agar warga tidak khawatir karena belum ada dari daftar tersebut yang balik nama dari PT RBI. Pihaknya juga meminta daftar nama dari ke-31 warga yang sudah lunas ditindaklanjuti.

“Dari 31 itu akan kita selesaikan kalau berkas lengkap dan sudah didaftar, saya harap warga secepatnya melengkapi AJB (Akta Jual Beli), IPH (Izin Perolehan Hak), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah) kita layani 7 hari selesai,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada warga yang hendak membeli rumah, untuk tidak melakukan transaksi dengan kwitansi saja. Namun, menggunakan surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB).

“Saya juga mengingatkan warga yang mau membeli rumah dari developer, agar mencermati terlebih dulu perjanjian yang diberikan untuk mengurangi resiko yang merugikan konsumen,” jelas Makmur mengakhiri. (adi).

FANINDO

Honda Capella