Jika Dugaan Penggelapan ACT Terbukti, Menko Mahfud MD Mengutuk dan Harus Proses Pidana

Mahfud MD dan Penggelapan ACT
Mahfud MD dan Penggelapan ACT

WARTAKEPRI.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan apabila dugaan penggelapan ACT terhadap sumbangan dana umat terbukti dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT), sudah sepatutnya yayasan donasi tersebut diberikan hukuman. Pasalnya, selama ini, pihak ACT kerap menyampaikan pesan kepada Mahfud kalau mereka bekerja demi kemanusiaan.

Mahfud mengungkapkan kalau dirinya pernah memberikan dukungan atau endorse berupa video untuk beragam kegiatan ACT.

“Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan maka ACT bukan hanya harus dikutuk tapi juga harus diproses secara hukum pidana,” ungkap Mahfud Selasa (5/7/2022).

Mahfud menceritakan kalau dirinya dimintai endorse oleh pihak ACT secara tiba-tiba di kantornya. Ia juga mengaku pernah ditodong endorse tiba-tiba di Sumatera.

Lagi-lagi mereka meminta endorse dengan alasan kemanusiaan.

Mengenai kasus yang tengah melanda ACT, Mahfud menyebut kalau dirinya sudah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk turut menyelidikinya.

“Saya sudah meminta PPATK untuk membantu Polri dalam mengusut ini.”

Berikut isi postingannya di twitter Mahfud MD @mohmahfudmd

Mahfud MD
@mohmahfudmd
Pd 2016/2017 sy prnh memberi endorsement pd kegiatan ACT krn alasan pengabdian bg kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua. Tp jika ternyata dana2 yg dihimpun itu diselewengkan maka ACT bkn hny hrs dikutuk tp juga hrs diproses scr hukum pudana.

Mahfud MD
@mohmahfudmd
·
1j
Membalas
@mohmahfudmd
Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jum’at di sebuah madjid raya di Sumatera. Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan. Sy sdh meminta PPATK utk membantu POLRI dlm mengusut ini.

Seperti biasa, setiap postingan Mahfud MD @mohmahfudmd didominasi dukungan untuk proses secara hukum. Namun, ada juga mempertanyakan serta komentar yang luar dari pembahasan.

BACA JUGA ACT-MRI Bintan Gelar Operasi Makan Gratis di Tanjung Uban Bintan

BACA JUGA FKPR Kepri Serahkan Bantuan Rp 280 Juta untuk Rohingya ke Presiden ACT

BACA JUGA 50 Pelaku UMKM Masjid At-Taubah Batam Dapat Suntikan Modal dari Bank Syariah dan ACT Kepri

Temuan Majalah Tempo

Diketahui, berdasarkan laporan majalah Tempo, lembaga kemanusiaan ACT diduga menyalagunakan anggarannya untuk kepentingan pribadi pimpinannya.

Diduga saat Ahyudin menjadi petinggi ACT dia memperoleh gaji sebesar Rp250 juta setiap bulan, sementara posisi di bawahnya seperti senior vice president digaji Rp200 juta per bulan, vice president Rp 80 juta, dan direktur eksekutif Rp 50 juta.

Di samping itu, masih berdasarkan laporan majalah Tempo, Ahyudin saat menjabat sebagai petinggi difasilitasi tiga kendaraan mewah, seperti Toyota Alphard, Misubishi Pajero Sport, dan Honda CRV. Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah.

Diusut Bareskrim

Bareskrim Polri langsung bergerak menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan umat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Isu ini tengah menjadi sorotan warganet hingga anggota DPR RI karena dana bantuan dari para donatur dikabarkan disalahgunakan untuk memfasilitasi kehidupan mewah para petinggi lembaga kemanusiaan tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut penyelidikan terkait kasus ini ditangani langsung oleh Bareskrim. (*)

Editor : Dedy Suwadha

FANINDO

Honda Capella