BATAM – Isu tentang Republik Federasi Sumatera mendadak mencuat ke permukaan media sosial. Hal itu muncul setelah hasil survei yang dilakukan oleh Pemuda ICMI tersebar luas.
Survei dilakukan sebelum pemilu pada 14 Februari 2024. Hasilnya mengungkapkan bahwa 85 persen warga Sumatera bersedia memisahkan diri jika pemilu dianggap curang.
Diskusi publik yang digelar oleh Pemuda ICMI Provinsi Riau tentang pemilu curang dan ancaman disintegrasi bangsa menjadi sorotan karena mengungkap hasil survei yang mengejutkan.
BACA JUGA: Survei Pemilu AS 2024: Donald Trump Unggul Atas Biden
Pembicara dalam diskusi tersebut menegaskan bahwa hasil survei tersebut bukanlah dari lembaga survei yang biasa dikenal.
Hasil survei tersebut juga mendapat tanggapan dari masyarakat di media sosial. Banyak yang menunjukkan keprihatinan akan potensi disintegrasi bangsa jika kecurangan dalam pemilu terjadi.
Beberapa komentar menyoroti perbedaan pola pikir antara pulau-pulau di Indonesia dan menyoroti perasaan ketidakpuasan terhadap distribusi pembangunan.
BACA JUGA: Tahanan Kasus Pencabulan Meninggal di Sel: Ini Kata Kapolresta Tanjungpinang
Isu kecurangan dalam pemilu 2024 juga semakin meruncing dengan adanya dugaan hasil hitung cepat yang menguntungkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski belum ada hasil resmi dari KPU, kecurigaan terhadap dugaan kecurangan semakin meningkat.
Hak Angket
Menghadapi situasi ini, beberapa tokoh politik seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menyerukan langkah-langkah keras untuk menyelidiki dugaan kecurangan tersebut.
Ganjar bahkan meminta partai pengusungnya untuk mengajukan hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan tersebut. Sementara Anies Baswedan menyatakan bahwa koalisi perubahan yang ia pimpin siap mendukung langkah-langkah tersebut.
BACA JUGA: Jadwal Perjalanan Kapal Pelni KM Kelud Maret 2024: Batam-Medan, Batam-Jakarta
Ketegangan politik yang semakin meningkat dan ketidakpuasan publik terhadap integritas pemilu menandai periode pasca-pemilu yang tegang di Indonesia.
Langkah-langkah tegas dan transparan akan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik dalam sistem demokrasi negara. (*)
# republik federasi sumatera
Sumber: tribunnews
Editor: Denni Risman
