Hasil Labfor Kasus Halimah di Karimun Keliru, Kuasa Hukum Surati Polda Sumut: Transparansi

Koordinator Kuasa Hukum keluarga mendiang Halimah, Dr Parningotan Malau, bersama 15 orang Tim Pengacara dan Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Rogate Batam, telah menyurati Polda Sumatera Utara.(Foto: Aman)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Koordinator Kuasa Hukum keluarga mendiang Halimah, Dr Parningotan Malau, bersama 15 orang Tim Pengacara dan Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Rogate Batam, telah menyurati Polda Sumatera Utara.

Bukan tanpa sebab, tim kuasa hukum meminta penjelasan dan penyelesaian hasil labfor, yakni berupa 1 unit CCTV berikut 4 unit handphone milik korban dan tersangka MFS.

Parningotan Malau menyebut, terdapat 2 jenis barang bukti, yakni diantaranya berupa 1 unit CCTV dan 4 unit handphone milik korban dan tersangka.

KPU KEPRI

“Sebelumnya telah dikirim ke Labfor Polda Sumut pada tanggal 25 Maret 2024 lalu,” ungkap Parningotan, Kamis (4/7/2024).

Selanjutnya, masih kata Parningotan, pada tanggal 22 Juni 2024, Labfor Polda Sumut mengirimkan kembali hasilnya kepada Denpom I/6 Batam.

Kemudian, pada tanggal 24 Juni 2024 pihaknya mendapatkan informasi dari Denpom I/6 Batam melalui Kapten (CPM) Maihendri, kalau hasil forensik audio visual tersebut masih terdapat kesalahan, yaitu tidak sesuai antara judul dengan isi.

“Diduga kuat copy paste dan terdapat 1 jam durasi tayang, yang merekam peristiwa di CCTV terlewati,” ujarnya.

Sehingga menurutnya hasil analisa forensik audio visual beserta CCTV dan 4 handphone tersebut dikembalikan kembali oleh Denpom I/6 Batam ke Labfor Polda Sumut melalui protokol bandara.

“Sudah kita kirim surat tertanggal 1 Juli 2024. Tinggal menunggu jawaban dari pihak Polda Sumut saja,” sebut Parningotan.

Pihaknya meminta agar Polda Sumut memberikan penjelasan tentang kesalahan (kekeliruan) tersebut, agar pihaknya selaku kuasa hukum kasus a quo, dapat memberikan penjelasan secara jujur dan benar kepada klien dan masyarakat.

“Menekankan agar Polda Sumut memperhatikan secara seksama dan benar, profesional serta independen, hasil dari forensik audio visual barang bukti a quo tersebut,” pintanya.

Sehingga kata Parningotan tidak mengaburkan peristiwa yang telah terjadi.

Tidak hanya itu saja, pihaknya juga meminta agar Polda Sumut untuk mempercepat penyelesaian analisa forensik audio visual kasus a quo, agar penyidikan kasus a quo terhadap tersangka MFS dapat segera diselesaikan oleh penyidik Denpom I/6 Batam.

“Terhadap tersangka agar secepatnya dapat disidangkan di Mahkamah Militer, demi kepastian hukum dan keadilan terhadap keluarga korban,” tegas Parningotan.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO