WARTAKEPRI.co.id, LINGGA –
Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kepulauan Riau, Ravi Azhar, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakmerataan dalam pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA 1 Lingga Utara. Peristiwa ini mencuat setelah adanya surat resmi yang dikeluarkan oleh Kepala SMA 1 Lingga Utara, Drs. Soni Wuryanto, pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan nomor surat 422.5/101/SMAN1.LU/2024.
Surat tersebut mencatat bahwa 27 siswa kelas 12 telah terdaftar sebagai penerima bantuan PIP dari Kemendikbud Ristek. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pembatalan terhadap beberapa siswa yang sudah dinyatakan berhak menerima bantuan tersebut.
Menurut Ravi Azhar, terdapat delapan siswa yang dibatalkan penerimaannya tanpa alasan yang jelas. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, mengingat bantuan tersebut sangat penting bagi keberlanjutan pendidikan mereka, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.
Ravi mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menghubungi Kepala Bidang SMA Provinsi Kepri, Heru, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun, sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena panggilan telepon yang dilakukan tidak direspons oleh Heru.
Setelah beberapa kali mencoba, Ravi akhirnya mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Heru untuk menanyakan alasan pembatalan ini. Heru kemudian menjawab singkat bahwa masalah ini akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak sekolah.
Ravi menekankan pentingnya tindakan cepat dari Dinas Pendidikan Kepri untuk mengatasi masalah ini. Ia meminta agar solusi terbaik segera diberikan demi menjamin hak-hak siswa di Lingga Utara yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan daerah tersebut.
Menurut Ravi, salah satu wali murid di Kecamatan Lingga Utara juga berbagi cerita tentang anaknya yang telah diterima di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa PIP. Namun, tiba-tiba ada pembatalan Surat Keputusan (SK) penerima PIP tersebut, yang menyebabkan kebingungan dan kekecewaan mendalam bagi keluarga tersebut.
Ravi menyatakan bahwa HMNI sangat prihatin dengan situasi ini dan akan terus mendesak Dinas Pendidikan untuk memperjuangkan hak delapan siswa yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai penerima PIP. Mereka, yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, seharusnya mendapatkan hak tersebut tanpa adanya pembatalan yang tidak jelas.
Lebih lanjut, Ravi berencana untuk membawa masalah ini ke pihak Dinas Pendidikan dan Gubernur Kepulauan Riau. Ia berharap bahwa dengan intervensi dari pemerintah daerah, hak-hak siswa ini bisa segera dipulihkan.
HMNI menilai bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga nelayan yang rentan secara ekonomi. Pembatalan bantuan seperti ini dinilai sangat merugikan dan menghambat potensi anak-anak tersebut dalam meraih masa depan yang lebih baik.
Ravi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus memperjuangkan hak-hak siswa yang merasa dirugikan oleh keputusan pembatalan ini. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bantuan pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat.
Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak nelayan dan keluarganya, HMNI merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak nelayan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ravi juga menekankan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang adil.
Ke depan, Ravi berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, dan pemerintah lebih serius dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Ia juga berharap agar komunikasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat lebih transparan dan responsif.
Masalah ini menjadi catatan penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, terutama dalam memastikan bahwa bantuan yang telah direncanakan dapat sampai ke tangan yang berhak tanpa hambatan yang tidak perlu.(*/red)
Editor : Dedy Suwadha
 Kepulauan Riau, Ravi Azhar, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidak merataan dalam){kind=link}