WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik beserta Korps Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMl) Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi terarah ke-5 dengan selogan “bikin kebijakan publik kok tidak pro rakyat” bertempat di Sekretariat Gedung Insan Cinta HMI-MW KAHMI Kota Tanjungpinang pada Sabtu (25/01/2025) pagi.
Diskusi terkait pembahasan kenaikan tarif pass masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) yang direncanakan pada 1 Januari 2025 oleh PT.Pelindo Regional 1 Cabang Tanjungpinang.
Acara di hadiri, Ade Angga Wakil Ketua l DPR Kota Tanjungpinang, Tony Hendra Cahyadi GM Regional 1 Pelindo Tanjungpinang, dan para Pengurus HMI-MW KAHMI Provinsi Kepulauan Riau.
Ade Angga Menjelaskan, selaku anggota DPRD hanya bisa memberikan masukan dan saran tidak berada diposisi sebagai pengambil keputusan dan iya juga telah melaporkan ke DPR RI Komisi VI dalam bentuk penolakan kenaikan tarif pass pelabuhan SBP.
BACA JUGA Khusus Orang Miskin, Pelindo Tanjungpinang Sediakan 300 Tiket Mudik Gratis
“Kami DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat hanya bisa memberi masukan dan saran, kami tidak bisa mengambil keputusan karna itu bukan ranah kami sebagai DPRD begitu juga dengan pihak yang ingin melakukan aksi juga kami tidak bisa melarang kita kembalikan sepenuhnya kepada seluruh masyrakat,” kata Ade Angga.
Ditempat yang sama Tony Hendra Cahyadi GM Pelindo mengatakan kenaikan tarif pass Pelabuhan tentu tidak bisa menyenangkan semua orang dan kami sangat memahami itu.
” Untuk itu kami masih menunggu arahan dari Pelindo Pusat seperti apa nantinya,” ucap Tony Hendra Cahyadi. (Yadi)
 yang direncanakan pada 1 Januari 2025 oleh PT Pelindo Regional 1 Cabang){kind=link}