WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengambil langkah kilat untuk mengamankan stok sembako masyarakat Bumi Berazam.
Menyadari pentingnya stabilitas pangan, Iskandarsyah mengumumkan kerjasama monumental antara Kabupaten Karimun dan Kota Batam, dua zona Free Trade Zone (FTZ) utama di Kepulauan Riau.
“Langkah ini dilakukan sebagai komitmen tegas untuk memutus mata rantai kendala distribusi yang selama ini kerap menghantui masyarakat,” terang Bupati Karimun, Iskandarsyah, Jum’at, 28 November 2025.
“Kerja sama antar sesama daerah Free Trade Zone (FTZ) ini saya nilai tentunya sangat penting,” tambah Bupati.
Hal ini menurutnya akan memberikan kemudahan ke depan untuk pendistribusian barang, terutama sembako.
“Kota Batam sendiri memiliki peran sentral sebagai gerbang persinggahan dan distribusi barang di Provinsi Kepri,” imbuhnya.
Karena peran vital inilah, Bupati menyebut Batam menjadi kunci jawaban atas persoalan logistik Karimun.
Iskandarsyah bahkan telah menjalin komunikasi langsung dengan Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
“Saya sudah menyampaikan kepada Amsakar Achmad terkait rencana kerja sama ini. Mereka menyambut baik dan ini akan kita lakukan secepatnya,” ujarnya penuh optimisme.
Bupati menambahkan, kerjasama ini bukan hanya sekadar janji, tetapi melibatkan perubahan mekanisme teknis yang serius.
Menurut Iskandarsyah, kolaborasi ini akan mengatur secara rinci proses pendistribusian barang antar zona FTZ, termasuk perhitungan kuota kebutuhan yang akurat untuk Karimun, tujuannya hanya satu, yaitu stok sembako harus senantiasa aman.
“Kami ingin stok sembako selalu aman, jangan sampai terjadi kelangkaan sembako sehingga menyulitkan masyarakat. Kami akan terus melakukan terobosan yang menyentuh langsung masyarakat,” katanya, memberikan jaminan kepada seluruh warga Karimun.
Bupati Iskandarsyah juga berharap, inisiatif Karimun-Batam ini dapat menjadi pintu pembuka bagi kabupaten maupun kota lain di Kepri, yang masuk dalam zona FTZ untuk ikut serta dalam kerjasama distribusi barang serupa.
“Sebuah langkah maju yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin kebutuhan pokok warganya, sekaligus mengoptimalkan status FTZ yang dimiliki,” tandasnya.(Junizar)
