PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada ruas Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kejati Sumbar Muhibuddin dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan pentingnya dukungan penuh seluruh pihak demi kelancaran proyek tersebut. Ia menilai, pembangunan tol tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kepentingan bersama masyarakat Sumatera Barat.
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi telah direncanakan sejak 2024. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
BACA JUGA Gubernur Sumbar Mahyeldi, Resmi Lantik Welly – Parulian Sebagai Bupati dan wakil bupati Pasaman
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” tambahnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek berjalan optimal dan memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan mempermudah akses transportasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Sementara itu, Muhibuddin menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan secara konkret di lapangan, bukan sekadar komitmen administratif.
“Kita ingin kolaborasi ini benar-benar berjalan dalam kerja nyata. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, Kejati Sumbar menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera. Beberapa ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menegaskan percepatan proyek menjadi hal krusial, mengingat penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diminta segera menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas agar proyek dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. (*)
Sumber : Humas Sumbar
Editor : Dedy Suwadha
