PADANG – Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, mendapatkan pengakuan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sumbar menganugerahkan “Leadership Award” 2026 atas kepemimpinan yang dinilai inspiratif dan berdampak, khususnya dalam penguatan tata kelola dan peran profesi akuntan di daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Halal bi Halal IAI Sumbar di Kantor Perwakilan BPKP Sumbar, dan diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari, yang mewakili Gubernur.
Selain penghargaan kepada Gubernur, IAI juga menilai Pemerintah Provinsi Sumbar telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran akuntan dalam pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung transparansi dan pengelolaan keuangan.
Mewakili Gubernur, Kepala BPKAD Sumbar menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan di bidang akuntansi.
“Salam dari Bapak Gubernur serta selamat Idulfitri 1447 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a’mal,” ujarnya.
Ia mengatakan, momentum Halal bi Halal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk memperkuat sinergi dan bertukar pandangan terkait perkembangan serta tantangan akuntansi ke depan.
“Dengan Halal bi Halal semoga mempererat silaturrahim antara anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sumbar. Disamping itu kesempatan ini juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi tentang perkembangan, tantangan dan peluang akuntansi di Sumbar,” katanya.
Lebih lanjut, Pemprov Sumbar mengapresiasi kontribusi IAI dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam aspek perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.
“Pemprov Sumbar sangat mengapresiasi IAI atas peransertanya dalam pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di Sumbar,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran IAI dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam implementasi ketentuan mandatory spending dalam APBD.
“Pemprov juga berharap agar IAI Sumbar dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran sekaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah. Salah satunya saat ini adalah perihal mandatory spending dalam APBD, diantaranya pengaturan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur publik minimal 40 persen,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan instansi vertikal dan lembaga keuangan di Sumbar, di antaranya Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Kepala OJK Sumbar, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumbar-Jambi, Direktur Utama Bank Nagari, serta jajaran pengurus dan anggota IAI Sumbar. (*)
Sumber : Humas Sumbar
Editor : Dedy Suwadha
, Mahyeldi, mendapatkan pengakuan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sumbar menganugerahkan “Leadership Award”){kind=link}