KARIMUN, WARTAKEPRI.co.id – PT Pelindo Regional I Karimun bersama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), memberikan penjelasan terkait keluhan masyarakat mengenai penerapan pembayaran pass pelabuhan secara non tunai di Pelabuhan Domestik Karimun.
Sebelumnya, Anggota DPRD Karimun dari Fraksi PKB, Nurhidayat, menyampaikan keluhan setelah mengalami kesulitan melakukan pembayaran pass pelabuhan karena sistem yang diterapkan lebih mengarah pada transaksi non tunai menggunakan QRIS.
Menanggapi hal tersebut, General Manager PT Pelindo Regional I Karimun, Joni Hutama, menegaskan bahwa, pihaknya tidak pernah menghapus layanan pembayaran tunai dan telah menginstruksikan petugas di lapangan untuk tetap menerima transaksi secara cash.
“Kami sudah menyampaikan kepada seluruh petugas agar tetap melayani pembayaran tunai,” ujar Joni, Selasa (16/6/2026).
“Selain itu, pada hari libur atau saat terjadi peningkatan jumlah penumpang, kami akan menambah loket pelayanan guna menghindari antrean yang panjang,” tambah Joni.
Joni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi selama masa penerapan sistem pembayaran non tunai tersebut.
Menurutnya, Pelindo telah melakukan briefing kepada petugas agar tidak memaksa masyarakat menggunakan metode pembayaran QRIS apabila mengalami kendala.
“Petugas diminta untuk tidak memaksa penumpang melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Kami tetap memberikan fleksibilitas sesuai kondisi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penerapan sistem non tunai memang memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi kalangan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang belum terbiasa menggunakan transaksi digital.
“Karena itu, kami memahami kondisi tersebut. PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) juga membantu masyarakat yang mengalami kendala pembayaran non tunai melalui penggunaan kartu BUP,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), Liza Bharlyantie Hilsya, mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi bersama Pelindo terhadap berbagai kendala yang muncul sejak penerapan sistem pembayaran non tunai di pelabuhan.
Menurut Liza, petugas operasional telah diinstruksikan untuk secara aktif memantau kondisi antrean dan segera melaporkan apabila terjadi penumpukan penumpang agar dapat segera diambil langkah penanganan.
“Petugas operasional diminta terus memantau antrean. Jika terjadi kepadatan, segera dilaporkan agar dapat segera ditindaklanjuti,” terang Liza.
Selain itu, kata Liza koordinasi antarpetugas di lapangan juga terus diperkuat guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan nyaman.
“Dengan adanya evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh Pelindo dan BUP Karimun, diharapkan pelayanan di Pelabuhan Domestik Karimun semakin optimal serta mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna jasa, baik yang memilih pembayaran non tunai maupun tunai,” pungkasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
