WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun bergerak cepat mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), menyusul berakhirnya masa tugas Djunaidy yang memasuki masa pensiun terhitung mulai 1 Juli 2026.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal, Bupati Karimun Iskandarsyah menunjuk Sularno sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
Penunjukan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Gubernur Kepulauan Riau.
Pelantikan Sularno dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/7/2026) di Rumah Dinas Bupati Karimun.
Bupati Karimun Iskandarsyah mengatakan, penunjukan Pj Sekda dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pada salah satu jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
“Usulan yang kami sampaikan kepada Gubernur Kepri sudah disetujui. Selanjutnya tinggal dilakukan pelantikan agar tidak terjadi kekosongan jabatan,” ujar Iskandarsyah, Selasa (30/6/2026).
Meski saat memberikan keterangan Bupati tidak menyebutkan nama pejabat yang akan dilantik, informasi yang dihimpun menyebutkan jabatan Pj Sekda akan diemban oleh Sularno yang saat ini menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
“Dengan ditunjuknya Sularno sebagai Penjabat Sekda, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan dapat terus berjalan secara efektif selama proses pengisian jabatan Sekda definitif berlangsung,” pungkasnya.
Sularno sendiri merupakan salah satu pejabat senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang saat ini menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Ia dikenal memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Selain itu, Sularno merupakan alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) angkatan 03 yang lulus pada 1994.
Dalam perjalanan kariernya, ia juga pernah dipercaya menjadi ajudan Bupati Karimun semasa almarhum Muhammad Sani.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai Pj Sekda, terutama dalam memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Penulis: Junizar
Editor: Azis
