JAKARTA – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 21–22 Juli 2026 memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen. BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 6,50 persen.
Keputusan tersebut diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Selain mempertahankan suku bunga acuan, Bank Indonesia meluncurkan sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan aliran investasi portofolio asing, memperkuat pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), serta menjaga likuiditas perbankan agar tetap memadai.
Gubernur Bank Indonesia menegaskan bauran kebijakan moneter tetap berorientasi pada stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Salah satu kebijakan utama adalah perluasan insentif bagi investor asing, termasuk kenaikan insentif transaksi lindung nilai (hedging) dan perluasan fasilitas Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan arus modal masuk sekaligus memperkuat stabilitas rupiah.
BI juga memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan menaikkan batas maksimal insentif yang dapat diterima perbankan dari 5,5 persen menjadi 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 September 2026.
Di sektor pembiayaan, Bank Indonesia memperluas Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong penyaluran kredit kepada sektor inklusif, UMKM, dan sektor prioritas nasional. Aturan baru ini efektif mulai 1 Oktober 2026.
Sementara pada sektor sistem pembayaran, BI akan terus memperluas penggunaan pembayaran digital melalui pengembangan QRIS, peningkatan kerja sama QRIS antarnegara, penguatan inovasi digital melalui PIDI Digdaya dan Hackathon, serta memperkuat industri sistem pembayaran nasional.
Ketidakpastian Global Meningkat
Bank Indonesia menilai ketidakpastian global kembali meningkat setelah eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran pada awal Juli 2026 yang mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kondisi tersebut memicu kenaikan harga minyak dunia, memperketat kebijakan moneter global, serta mendorong penguatan dolar Amerika Serikat.
Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan hanya mencapai 3 persen, sedangkan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5 persen.
Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh
Meski menghadapi tekanan eksternal, BI menilai perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi didukung konsumsi pemerintah, belanja rumah tangga, investasi proyek strategis nasional, serta penyaluran bantuan sosial.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7 persen.
Rupiah Tetap Stabil
Nilai tukar rupiah pada 21 Juli 2026 tercatat berada di level Rp17.885 per dolar AS, relatif stabil dibandingkan akhir Juni.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI terus mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. BI juga memperluas instrumen operasi moneter menggunakan mata uang offshore Chinese Renminbi (CNH).
Inflasi Masih Terkendali
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen (year on year), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08 persen.
Kenaikan dipengaruhi penyesuaian harga BBM nonsubsidi, avtur, serta kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, dan beras. Meski demikian, BI optimistis inflasi tetap dapat dijaga dalam sasaran pemerintah melalui penguatan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Kredit dan Perbankan Terus Menguat
Pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen (yoy), meningkat dibandingkan Mei sebesar 11,51 persen.
Dari sisi kesehatan perbankan, kondisi industri tetap solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,74 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada level rendah yakni 2,17 persen (bruto) dan 0,84 persen (neto).
Transaksi Digital Melonjak
Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan pesat transaksi ekonomi digital.
Pada triwulan II 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi, tumbuh 36,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Transaksi menggunakan QRIS bahkan melonjak 100,12 persen (yoy), didorong peningkatan jumlah pengguna dan merchant.
Sementara itu, transaksi melalui BI-FAST mencapai 1,529 miliar transaksi dengan nilai Rp3.777 triliun, sedangkan transaksi melalui BI-RTGS mencapai Rp53.492 triliun.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.(Humas BI)
Editor Dedy Suwadha
