WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemadaman listrik yang berlangsung hingga puluhan jam hingga memicu keluhan luas dari masyarakat, akhirnya mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Karimun.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN, DPRD menegaskan dua tuntutan utama, yakni percepatan penambahan daya listrik serta kepastian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.
RDP yang digelar di Ruang Banmus Sekretariat DPRD Karimun dipimpin Wakil Ketua I DPRD Karimun Satria, Wakil Ketua II Adi Hermawan, Ketua Komisi III Efrizal, serta dihadiri anggota Komisi III.
Turut hadir perwakilan Pemerintah Kabupaten Karimun dan jajaran PLN, termasuk Manager ULP PLN Karimun Ahmad Subhan Hadi serta Manager PLN IP PLTU Karimun Riki Adityawarman.
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, mengungkapkan, masyarakat membutuhkan kepastian agar kejadian pemadaman berkepanjangan tidak kembali terulang.
“Selain itu, DPRD meminta PLN segera merealisasikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami kerugian akibat padamnya aliran listrik,” tegas Adi, Selasa (28/7/2026).
Dalam rapat tersebut kata Adi terungkap, sistem kelistrikan Karimun masih mengalami defisit daya sekitar 1,5 MW.
“Saat ini kemampuan pembangkit hanya mencapai 33,5 MW, sedangkan kebutuhan listrik masyarakat telah menyentuh 35 MW,” jelas Adi.
“DPRD meminta proses perhitungan kompensasi dimulai pada awal Agustus 2026 dan seluruh hak pelanggan sudah direalisasikan paling lambat September 2026 sehingga masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian,” tambah Adi.
DPRD menegaskan akan terus mengawal komitmen PLN agar krisis listrik yang sempat melumpuhkan aktivitas warga tidak kembali terjadi.
“Serta kompensasi bagi pelanggan benar-benar diberikan sesuai ketentuan,” imbuhnya.
Sementara itu, Manager ULP PLN Karimun Ahmad Subhan Hadi menegaskan, pihaknya tengah melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari pemasangan mesin pembangkit 6 MW hingga perbaikan mesin-mesin PLTD agar kapasitas produksi listrik meningkat dan sistem kelistrikan Karimun kembali normal.
“PLN telah menambahkan mesin pembangkit berkapasitas 6 MW sedang dalam tahap instalasi dan ditargetkan segera masuk ke sistem,” terang Hadi.
Kehadiran mesin baru tersebut kata Hadi, diharapkan mampu mengakhiri krisis pasokan listrik yang selama ini memicu pemadaman bergilir.
“Selain penambahan pembangkit, DPRD juga meminta dukungan Pemkab Karimun untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi pembangkit PLTU maupun PLTD agar pasokan listrik di Karimun semakin stabil,” katanya.
Mengenai kompensasi pelanggan, PLN menyatakan proses pendataan sedang berlangsung.
“Pelanggan pascabayar akan menerima pengurangan tagihan listrik, sedangkan pelanggan prabayar (token) akan memperoleh tambahan saldo token sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
 akan memperoleh tambahan saldo token){kind=link}