WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan pihak istana akan kembali membuat PP tentang Natuna agar lebih serius diperhatikan. Komentar ini disampaikan usai menghadiri acara Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke 56 Kejari Natuna Kamis (21/7/2016) kemarin.
” Saya hari Senin akan diundang kembali ke Jakarta oleh Kemenko Maritim untuk membahas lanjutan tentang rencana pembangunan di Natuna,” kata Hamid Rizal wartakepri.co.id, Jumat (22/7/2016).
Lebih lanjut Hamid, meminta warga agar Natuna agar semakin serius diperhatikan oleh pemerintaha pusat.
” Karena saya yakin namapaknya di era bapak Joko Widodo sangat serius akan membantu total rakyatnya berada di pulau terdepan,” tutur Hamid.
Natuna sangatlah strategis, karena dekat dan bisa diupayakan berhubungan langsung dengan negara–negara tersebut. Laut Natuna juga yang menjadi lintasan utama oleh berbagai jenis kapal-kapal asing untuk kegiatan pelayaran dunia, mulai dari kapal niaga, kapal perikanan maupun kapal perang.
Hampir 40 persen kegiatan pelayaran di dunia melewati wilayah perairan Natuna. Sehingga tidak heran terlalu banyak negara yang berkepentingan dengan Natuna.
Potensi laut Natuna juga sangatlah besar data terakhir menunjukan potensi lestari perikanan Natuna sebesar 504.212,85 ton (kajian KOMNASKAJIKAN/KEPMEN NO. 45/MEN/2011), berbagai jenis ikan ekonomis berada di perairan Natuna, seperti ikan napoleon, kakap, kerapu, selar ekor kuning, lebam, mayung, tembang, kembung, tongkol dan masih bayak lagi jenis ikan lainnya, tidak hanya jenis ikannya saja tetapi jumlah ketersediaanya sangatlah banyak, sehingga menjadi menarik perhatian nelayan –nelayan yang berasal dari berbagai negara, seperti nelayan Thailand , Vietnam , Cina, untuk mengambil hasil laut berupa ikan dari perairan Natuna.
Natuna juga kaya akan gas. Total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik, data ini menunjukan gas yang dihasilkan oleh Natuna merupakan gas yang terbesar di dunia, ini semua menunjukan bahwa kontribusi alam Natuna cukup besar untuk pembangunan dan yang di berikan kepada Negara.TBupati Natuna, H.A Hamid Rizal percaya bahwa natuna akan semakin Baik Percayalah.Tutup Hamid Seraya Berharap.
Junaidi Syamsuddin Tokoh Muda dan pemerhati Sosial Natuna mengatakan suarat elektronik ditujukan oleh istana negara
Sejak munculnya gagasan tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), diperkuat dengan Keppres NOMOR 89 TAHUN 1996 yang ditandantangi oleh Presiden Soeharto, Natuna selalu masuk dalam daftar sebagai kawasan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Ini terbukti dengan sudah berkali-kali dikeluarkannya Keppres berkaitan dengan penetapan Natuna sebagai KAPET. Berikut daftar Keppresnya :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANGPENGEMBANGAN PROYEK NATUNA – Presiden Soeharto
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANGPEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGANEKONOMI TERPADU – Presiden Soeharto
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1998 – Presiden Soeharto
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU – Presiden Habibie
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADUAn. Presiden, Megawati Soekarno Putri
Sejak ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Kepres Nomor 150 tahun 2000, pemerintah sudah membentuk 14 Kapet.
Namun sulit berkembang lantaran investor enggan menanamkan modalnya karena infrastruktur pendukung yang tidak memadai.
Analisa geografis, kapet belum berkembang umumnya disebabkan oleh infrastrukturnya belum bisa mendukung untuk pengembangan ekonomi seperti diharapkan investor, semisal pelabuhan, jalan, ketersediaan bahan baku dan energi serta tenaga kerja semakin maksimal.
Adapun 14 Kapet itu antara lain, Sabang (Aceh), Natuna (Kepri), Khatulistiwa (Kalbar), Batulicin (Kalsel). Kemudian, DAS Kakab (Kalteng), Sasamba (Kaltim), Bima (NTB), Mbay (NTT). Lalu, Pare-Pare (Sulsel), Palapas (Sulteng), Bank Sejahtera (Sultra), Manado-Bitung (Sulut), Seram (Maluku) dan Teluk Cendrawasih (Papua).
Junaidi Syamsuddin Tokoh Muda dan pemerhati Sosial Natuna mengatakan suarat elektronik ditujukan oleh istana negara berikut isi suratnya:
Kepada Yth. Bapak Presiden Indonesia Ke Tujuh Joko Widodo, kami Warga Pulau Terdepan NKRI di Natuna memohon agar kiranya perlu mempertimbangkan kembali untuk menghidupkan kembali Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dengan memperhatikan kendala-kendala tumpang tindih wewenang yang ada, sebagai sebuah upaya untuk mempercepat pemerataan dan kemajuan pembangunan di Natuna.
Mengingat selain laut Natuna berbatasan langsung dengan pusat konflik di Laut Cina Selatan, kawasan yang tepat berada di jalur ALKI I tersebut ternyata dalam konteks perspektif nasional pernah ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki beberap fungsi dan potensi strategis, diantaranya adalah sebagai berikut :
Kawasan Perbatasan (PP Nomor 38 tahun 2002) Kawasan Tertentu [ PP Nomor 47 Tahun 1997 ] Kawasan Potensi Strategis di bidang pertambangan minyak dan gas [ Keppres Nomor 14 Tahun 1995,Daerah Otonomi (UU Nomor 22 Tahun 1999). (riky)
