WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Para pelaku usaha dan distributor di Kabupaten Karimun enggan memasok barang pangan dari luar Kota Batam.
Alasannya, barang pangan yang didatangkan dari luar Kota Batam akan memakan waktu yang lama untuk sampai ke Kabupaten Karimun.
“Stok barang di gudang kami sudah kritis (habis), kalau mau pesan dari Jakarta akan memakan waktu yang cukup lama hingga sampai Kabupaten Karimun,” ujar salah seorang agen distributor, Asong, Jum’at, 1 Agustus 2025.
“Tidak hanya itu saja, faktor lainnya adalah armada di sini juga tidak mendukung,” tambah Asong.
Asong berharap agar Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat dapat memberikan solusi dan jalan keluar terkait pendistribusian pangan ke Kabupaten Karimun.
“Kami berharap ada solusi dari Pemkab Karimun, agar distribusi barang tidak terjadi kekosongan (krisis) pangan di Kabupaten Karimun,” imbuhnya.
Kegiatan muat barang dari Kota Batam ke Kabupaten Karimun kata Asong sudah dihentikan, dengan alasan tidak sesuai prosedural dan dianggap dapat merugikan karena tidak adanya pajak yang masuk ke negara.
“Beberapa pekan terakhir ini, muat barang dari Kota Batam ke Kabupaten Karimun kata Asong sudah dihentikan, dengan alasan tidak sesuai prosedural dan dianggap dapat merugikan karena tidak adanya pajak yang masuk ke negara,” katanya.
Sementara itu, Bupati Karimun Iskandarsyah menyebut, Pemerintah Pusat menawarkan opsi agar pasokan barang sembako untuk Karimun di datangkan langsung dari daerah penghasil seperti di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pekanbaru atau daerah di Pulau Jawa.
“Namun, sebagian distributor dan pelaku usaha di Kabupaten Karimun sendiri merasa keberatan dengan opsi tersebut,” ujar Bupati.
Sesuai arahan dari Gubernur Kepri, Bupati menyebut, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi terkait ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Karimun, dari hasil rapat tersebut, saat ini ketersediaan bahan pangan terus menipis,” ungkap Bupati.
Sehingga kata Bupati, inflasi terus naik menjadi 0,46 persen, berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Karimun menempati posisi tertinggi.
“Hal tersebut disebabkan karena beberapa distributor dan pelaku usaha yang enggan memasok barang dari daerahKota Batam.
“Program Nasional Makan Bergisi Gratis (MBG) juga menjadi terganggu akibat kebijakan tersebut,” imbuhnya.
Oleh karena itu pihaknya sangat berharap agar wilayah Kabupaten Karimun diberikan diskresi, akan tetapi tetap terkontrol dan jumlah yang terukur sesuai dengan data kebutuhan di Karimun.
“Kami meminta kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad, untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait kondisi Kabupaten Karimun, agar diberikan solusi yang cepat dan tepat dalam mengatasi kondisi saat ini,” pintanya.
Bupati berujar, pihaknya sangat menghargai dan mendukung kedaulatan pangan, akan tetapi disisi lain juga menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan.
“Untuk itu kami meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat agar dapat diberikan kemudahan di daerah perbatasan ini,” tandasnya.(Junizar)
