WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Enam tahun bukan waktu yang sebentar. Namun, bagi para kafilah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berlaga di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVIII di Padang, Sumatera Barat, tahun 2020 lalu, janji bonus yang mereka nantikan hingga kini masih sebatas harapan.
Bonus senilai lebih dari Rp255 juta untuk 16 peserta, disebut belum juga direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Kondisi tersebut pun memantik kekecewaan, terutama bagi para peserta yang telah berjuang membawa nama daerah di ajang nasional.
Salah satu kafilah yang turut menyuarakan kekecewaan tersebut adalah Mhd Arian Syah, peserta asal Kabupaten Karimun yang berlaga pada cabang Tartil Al-Qur’an.
Arian menilai, pemerintah seharusnya memberikan kepastian atas komitmen yang telah disampaikan kepada para kafilah. Menurutnya, persoalan bonus bukan semata-mata soal uang, melainkan menyangkut penghargaan terhadap perjuangan dan prestasi para peserta.
“Berdasarkan informasi awal yang saya terima, bonus yang dijanjikan kepada para kafilah bervariasi, mulai dari Rp7,5 juta hingga Rp50 juta, sesuai kategori dan prestasi yang diraih. Namun, hingga November 2026, realisasi pembayaran tersebut masih belum menemui kejelasan,” keluh Arian, Sabtu (7/11/2026).
Arian mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana bonus lebih dari Rp255 juta tersebut disebut telah dianggarkan sejak tahun 2020.
“Namun, hingga kini para peserta masih menunggu kepastian kapan bonus tersebut benar-benar dapat diterima,” katanya,
Ia mengaku mendapatkan informasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, bahwa pemerintah tengah membahas solusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, Arian juga sempat menanyakan perkembangan bonus tersebut kepada mantan Direktur Quran Center Batam, Mahadi Rahman.
“Pak Mahadi menyebut, ia telah berkomunikasi dengan Sekdaprov Kepri dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kepri. Hasilnya, bonus bagi para kafilah tersebut direncanakan akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027,” terang Arian.
Rencana pengalokasian bonus pada 2027 tersebut kembali menjadi sorotan. Pasalnya, jika benar terealisasi pada tahun itu, para kafilah harus menunggu hingga tujuh tahun sejak mengikuti MTQ Nasional 2020 untuk menerima bonus yang telah dijanjikan.
Bagi Arian, kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terus membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.
“Pemerintah Provinsi perlu menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab dalam memenuhi komitmen kepada para kafilah. Persoalan ini seharusnya menjadi evaluasi,” tegasnya.
Menurut Arian, pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika penghargaan diberikan secara simbolis.
“Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan komitmen yang telah disampaikan benar-benar sampai kepada para penerima,” tutur Arian.
Kekecewaan yang muncul kata Arian, bukan sekadar persoalan bonus. Ini juga menyangkut kepastian, penghargaan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap para peserta yang telah membawa nama Kepulauan Riau di tingkat nasional.
“Enam tahun telah berlalu. Para kafilah kini hanya berharap satu hal, janji yang pernah disampaikan tidak kembali menjadi penantian panjang,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
