WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Polres Anambas memperkuat sinergi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Siantan Nur mulai pukul 08.30 WIB itu dihadiri perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai, pemerintah daerah, Kementerian Agama, Dinas Pariwisata, Dukcapil, Karantina, serta sejumlah instansi terkait.
Polres Kepulauan Anambas dalam kegiatan tersebut diwakili Kanit IV Satintelkam, Ipda Rio Agusta, S.H. Kehadiran jajaran kepolisian menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi terkait pengawasan orang asing, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam forum tersebut, Ipda Rio Agusta menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antarinstansi. Setiap informasi maupun temuan di lapangan terkait keberadaan dan aktivitas orang asing perlu disampaikan secara jelas, didokumentasikan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan yang ditemukan dibahas secara terbuka melalui forum koordinasi. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari perbedaan persepsi, kesalahpahaman, maupun hambatan komunikasi antarinstansi.
Dengan koordinasi yang baik, pengawasan terhadap orang asing diharapkan dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kasi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Anambas, Dhani Syaputra, menyampaikan bahwa TIMPORA merupakan wadah koordinasi sekaligus pertukaran informasi lintas instansi, baik secara vertikal maupun horizontal.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pengawasan orang asing dapat dilaksanakan secara optimal hingga ke tingkat desa.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari mekanisme perjalanan orang asing antardaerah di Indonesia, akses data perlintasan keimigrasian melalui layanan LDK, pemanfaatan aplikasi ERIKA untuk permohonan data keimigrasian, hingga persyaratan administrasi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).
Berbagai masukan dari peserta rapat selanjutnya menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dan pelayanan antarinstansi.
Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Misbachul Munir, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi lintas instansi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, terutama di daerah kepulauan yang memiliki mobilitas masyarakat dan aktivitas orang asing.
Ia juga mengingatkan seluruh personel Polres Kepulauan Anambas agar meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan situasi di wilayah tugas, membangun komunikasi dengan instansi terkait, serta mengedepankan langkah koordinatif dan profesional dalam menindaklanjuti setiap informasi.
“Pengawasan orang asing bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun komunikasi yang terbuka, saling bertukar informasi, dan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” pesan Kapolres.
Melalui forum TIMPORA 2026, Polres Kepulauan Anambas berharap koordinasi lintas sektoral semakin solid. Dengan demikian, berbagai potensi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing dapat dideteksi serta diantisipasi sejak dini.
Sinergi seluruh instansi diharapkan mampu menjaga Kabupaten Kepulauan Anambas tetap aman, tertib, dan kondusif. (*)
Kiriman Rama
Editor Dedy Suwadha
