NATUNA — Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan infrastruktur dasar kepada Wakil Panglima (Wapang) TNI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.
Aspirasi tersebut meliputi kebutuhan pembangunan akses jalan, jembatan, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat yang bermukim di kawasan terluar Natuna.
Bupati Cen mengatakan, kunjungan kerja Wakil Panglima TNI ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam pemerataan pembangunan.
Alasannya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
“Alhamdulillah, aspirasi kita menjadi perhatian. Tadi disampaikan bahwa Bapak Wakil Panglima TNI memiliki konsentrasi terhadap penataan daerah-daerah terluar, termasuk wilayah yang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait jalan dan air bersih,” ungkap Cen sui lan, Rabu (11/11/2026) malam.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada penguatan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terdiri atas banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan serta sinergi berbagai pihak agar kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terluar dapat terpenuhi.
Infrastruktur jalan dan jembatan, misalnya, sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Sementara itu, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Bupati Cen menegaskan, Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus berupaya menyampaikan kondisi riil dan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan kepada pemerintah pusat maupun pihak terkait, sehingga mendapatkan perhatian dan dukungan untuk ditindaklanjuti.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja tersebut, Wakil Panglima TNI dijadwalkan melanjutkan agenda kunjungan ke Pulau Laut. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai kondisi wilayah perbatasan, termasuk kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat setempat.
Bupati Cen juga menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan untuk menjangkau pulau-pulau lainnya di Kabupaten Natuna, sehingga berbagai aspirasi pembangunan masyarakat dapat teridentifikasi dan menjadi perhatian ke depan.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati pembangunan, terutama akses infrastruktur dan pelayanan dasar yang layak.
Melalui momentum kunjungan kerja Wakil Panglima TNI tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
“Harapan kita pembangunan di wilayah terluar Natuna tidak hanya memperkuat konektivitas dan ketahanan kawasan perbatasan, tetapi juga memastikan masyarakat yang berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat merasakan kehadiran pembangunan secara nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.
BNPPDT Siapkan Program “Bangun Beranda Negeri”
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) tengah merumuskan dan mempersiapkan program strategis bertajuk “Bangun Beranda Negeri”. Program ini dirancang untuk mengidentifikasi serta menghimpun secara komprehensif berbagai kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan dan daerah terpencil sebagai landasan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat memberikan pengarahan secara daring bersama para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026.
Maruli menjelaskan bahwa cakupan utama dari program Bangun Beranda Negeri difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang esensial bagi masyarakat, seperti pembangunan jembatan, penyediaan akses air bersih, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.
“Tadi kami diskusi bahwa nanti BNPPDT ini punya program Bangun Beranda Negeri. Jadi, didata di daerah-daerah itu perlu jembatan berapa, perlu air bersih berapa, perlu apa kira-kira fasilitas lain yang bisa kita kerjakan bersama,” ujar Maruli dalam keterangan resminya, Senin (2/11/2026).
Selain mematangkan program jangka panjang tersebut, Maruli juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti berbagai kendala fasilitas di lapangan yang tidak memerlukan penanganan kompleks, agar eksekusinya dapat direalisasikan mulai tahun depan.
“Banyak hal tadi yang saya kira bisa segera kita selesaikan. Permasalahan-permasalahan yang saya kira tidak terlalu rumit, ya. Masalah fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa segera eksekusi,” kata Maruli.
Kunjungan kerja Wapang TNI ke Natuna menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Dengan dukungan program strategis BNPPDT, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau terluar Natuna dapat segera terpenuhi, sekaligus memperkuat konektivitas dan ketahanan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(RK)
