WARTAKEPRI.co.id, PADANG – Seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera sepakat memperkuat konektivitas antarwilayah dan menyelaraskan kebijakan pembangunan regional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, tangguh, dan berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam komitmen bersama bertajuk “MUFAKAT TUAH SAKATO” dengan semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”.
Kesepakatan ditandatangani para gubernur se-Sumatera dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera.
Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata yang dimiliki masing-masing provinsi dapat memberikan manfaat lebih besar apabila didukung konektivitas wilayah yang terintegrasi.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan pembangunan regional, seperti distribusi barang, akses pasar, pengembangan kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata, membutuhkan penanganan lintas daerah. Karena itu, pembangunan tidak dapat lagi dilakukan hanya dengan pendekatan masing-masing provinsi.
Mahyeldi mendorong agar 10 provinsi di Sumatera menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu. Hasil kesepakatan dan perencanaan tersebut selanjutnya diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas agar kebutuhan pembangunan Sumatera masuk dalam kebijakan nasional.
Dorong Kereta Trans Sumatera dan Optimalisasi Tol Laut
Salah satu fokus utama kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO adalah memperkuat konektivitas transportasi antardaerah.
Penguatan tersebut mencakup transportasi darat, kereta api, dan laut, termasuk percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera serta optimalisasi layanan Tol Laut dan pelabuhan.
Menurut Mahyeldi, infrastruktur transportasi yang terintegrasi akan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, memperluas akses pasar, memperkuat hubungan antarkawasan ekonomi, sekaligus membantu pengendalian inflasi.
Ia juga menekankan pentingnya membangun konektivitas yang tangguh terhadap bencana. Pasalnya, kerusakan infrastruktur akibat bencana dapat mengganggu distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik.
Karena itu, penyediaan jalur alternatif dan kesinambungan aktivitas ekonomi perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan bersama.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga sosial dan ekonomi,” ungkapnya.
Selain konektivitas, para gubernur juga menyepakati penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas provinsi serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
Kepri Tuan Rumah Konreg 2027
Dalam kesepakatan tersebut, para gubernur juga menekankan pentingnya penggunaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Mahyeldi menyampaikan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Capaian tersebut juga harus tercermin melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan, serta membaiknya kualitas hidup masyarakat.
Untuk memastikan kesepakatan berjalan, pelaksanaan rekomendasi akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan di masing-masing provinsi dan minimal satu kali dalam setahun pada tingkat regional Sumatera.
Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Konreg PDRB-ISE berikutnya pada 2027. Selanjutnya, Provinsi Jambi dijadwalkan menjadi tuan rumah pada 2028.
Penunjukan Kepri sebagai tuan rumah pada 2027 menjadi bagian dari keberlanjutan koordinasi pembangunan ekonomi antardaerah di Pulau Sumatera.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado; serta Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Subandono.
Hadir pula Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bernike Christiawan, serta perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera.
Melalui kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO, seluruh provinsi di Sumatera diharapkan dapat memperkuat koordinasi pembangunan, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, dan membangun konektivitas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud)
Editor Dedy Suwadha
