
WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Ada pemandangan ironis sekaligus memalukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Karimun bersama jajaran PLN, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang secara khusus membahas persoalan daya mampu kelistrikan dan kepastian kompensasi black out justru mendadak terhenti akibat listrik kembali padam.
Insiden tersebut sontak memancing reaksi keras anggota DPRD Karimun. Bagaimana tidak, di tengah pembahasan serius mengenai buruknya persoalan kelistrikan di Karimun, listrik justru kembali mati saat para petinggi PLN sedang duduk bersama wakil rakyat.
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, yang memimpin jalannya RDP, secara terbuka melontarkan teguran keras kepada Manager ULP PLN Karimun dan jajaran UP3 Tanjungpinang yang hadir dalam rapat tersebut.
Adi mengaku geram karena persoalan listrik di Karimun seolah tidak pernah menemukan titik penyelesaian.
Bahkan, kejadian listrik padam saat RDP menjadi gambaran nyata betapa seriusnya persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Persoalan listrik di Karimun ini dari dulu hingga sekarang seperti tidak ada habisnya. Bahkan saat RDP yang turut dihadiri pimpinan PLN di Karimun dan Kepri tadi juga listrik malah tiba-tiba padam. Kami minta pihak PLN lakukan upaya yang serius lah terkait persoalan listrik ini,” cetus Adi.
Tak hanya menyoroti kejadian tersebut, DPRD Karimun juga mendesak PLN melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di daerah tersebut.
Sebab, masyarakat sudah terlalu sering menghadapi pemadaman listrik yang datang secara tiba-tiba.
Persoalan lain yang tak kalah panas adalah kepastian kompensasi atas kejadian black out pada Juli 2026 lalu.
RDP tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang hingga kini masih menunggu kejelasan kapan kompensasi dari PLN akan direalisasikan.
Adi menegaskan, DPRD Karimun tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian.
“Kami melaksanakan RDP terkait kemampuan kelistrikan di Karimun serta kepastian kompensasi kejadian black out kemarin ini berdasarkan permintaan masyarakat,” terang Adi.
“Karena masih banyak yang menunggu kejelasan dari pihak PLN ini terkait kapan kompensasi diberikan,” tambah Adi.
Kegeraman DPRD Karimun tampaknya tidak berhenti pada teguran di ruang rapat.
Adi mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pembangkit PLB Karimun untuk melihat secara langsung kondisi pembangkit dan menelusuri persoalan yang menyebabkan listrik kerap padam.
Terlebih, DPRD juga menerima laporan masyarakat terkait pemadaman listrik mendadak yang disebut-sebut tidak disertai penjelasan yang memadai dari pihak PLN.
“Kami juga mendapatkan laporan dari masyarakat belakangan sering terjadi listrik padam tiba-tiba namun pihak PLN tidak menjelaskan alasan padam karena apa. Untuk itu kami berencana akan melakukan sidak nantinya,” tegasnya.
Masyarakat Karimun masih menunggu jawaban nyata, bukan sekadar rencana dan kajian.
Tambahan mesin 6 MW, rencana kerja sama pasokan listrik, hingga proses kompensasi di tingkat pusat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan PLN.
“Sebab, bagi masyarakat, listrik bukan sekadar persoalan teknis. Listrik menyangkut aktivitas ekonomi, usaha, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga,” ucap Adi.
Sementara itu, Asisten Manager Perencanaan UP3 Tanjungpinang, Rio Mazwika, memaparkan sejumlah langkah jangka pendek dan menengah untuk mengatasi persoalan kelistrikan di Karimun.
“Untuk langkah jangka pendek, PLN Karimun telah mendapatkan tambahan mesin pembangkit dengan kapasitas 6 MW,” terang Rio.
Sementara untuk langkah jangka menengah, kata Rio, PLN berharap dukungan dari Wilayah Khusus (Wilus), PT Soma Daya Utama dan PT Karimun Power Plant (KPP) agar dapat membantu menyuplai kebutuhan listrik ke sistem PLN Karimun.
“Untuk jangka pendek kemarin pihak PLN Karimun sudah mendapatkan tambahan mesin pembangkit listrik dengan kekuatan 6 MW dan menengahnya nanti, kami juga mohon dukungan dari pihak Wilayah Khusus (Wilus) PT Soma Daya Utama dan PT Karimun Power Plant (KPP) untuk dapat membantu mensuplai listrik ke PLN,” sebut Rio.
Ia menjelaskan, kerja sama pasokan listrik dari PT Soma Daya Utama dan KPP ke PLN Karimun saat ini masih dalam tahap kajian.
“Terkait kompensasi black out Juli 2026, Rio menyebutkan prosesnya masih dalam tahap penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri yang berlaku,” katanya.
PLN Karimun sendiri, telah mengirimkan data pelanggan terdampak kepada UP3 Tanjungpinang. Selanjutnya, data tersebut diteruskan ke kantor pusat untuk proses penerbitan kompensasi.
“Dari pihak PLN Karimun sudah mengirimkan data pelanggan terdampak ke kami, dan kami sudah meneruskan ke Kantor Pusat baru bisa diterbitkan kompensasinya,” tandas Rio.
Penulis: Junizar
Editor: Azis





























