WARTAKEPRI.CO.ID, KARIMUN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karimun menemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar nama warga berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan di gelar pada bulan Desember tahun 2020 mendatang.
Hal ini berdasarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas ditingkat Kelurahan atau Desa hingga tingkat Kecamatan.
Ketua Bawaslu sekaligus Ketua Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Karimun Nurhidayat menjelaskan bahwa, hingga hari terakhir pelaksanaan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) pada Pilkada serentak tahun 2020 oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Bawaslu Kabupaten Karimun masih menemukan berbagai permasalahan.
“Bawaslu Kabupaten Karimun sendiri telah melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung selama masa Coklit yang dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 lalu,” terang Nurhidayat Jumat (14/8/2020).
Dan berdasarkan dari hasil pengawasan tersebut, ungkap Nurhidayat Bawaslu Karimun menemukan berbagai persoalan terkait ketidaksesuaian mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Coklit yang dilaksanakan oleh PPDP.
“Adapun temuan tersebut diantaranya terkait penerapan protokol kesehatan, pemilih memenuhi syarat namun tidak di Coklit, Coklit tidak merujuk pada e-KTP dan KK, pemilih tidak memenuhi syarat namun di Coklit, serta pemilih pemula dan disabilitas yang memenuhi ketentuan syarat namun tidak di Coklit, termasuk PPDP yang mendelegasikan tugasnya kepada orang lain,” imbuhnya.
Meskipun masa Coklit sudah berakhir pada 13 Agustus 2020 lalu, Nurhidayat mengatakan Bawaslu Karimun sendiri tetap mengidentifikasi serta melakukan penelusuran dilapangan terkait adanya kemungkinan masyarakat Kabupaten Karimun yang memenuhi syarat namun belum dilakukan Coklit.
“Tahapan daftar pemilih masih panjang, jadi kami akan terus memastikan agar KPU Karimun mengakomodir hak pilih masyarakat Karimun dengan memasukkan kedalam daftar pemilih,” ungkapnya.
Nurhidayat menambahkan, pihaknya selalu intens melakukan upaya pencegahan, sebelumnya dengan mengirimkan surat imbauan sebanyak 9 kali selama masa Coklit berlangsung.
“Selain itu juga mengadakan rapat bersama Stakeholder terkait lainnya, mulai dari KPU Karimun, Disdukcapil, Kesbangpol hingga Tapem Kabupaten Karimun, juga telah digelar untuk membangun koordinasi yang baik terkait pelaksanaan tahapan daftar pemilih,” pungkasnya.
Bawaslu Kabupaten Karimun, ungkap Nurhidayat juga mendorong agar Dukcapil segera menuntaskan pengurusan dokumen identitas pemilih pemula, baik yang belum ataupun yang sedang dalam perekaman, karena akan sia-sia didaftarkan dalam daftar pemilih, akan tetapi tidak memiliki e-KTP atau Suket dari Disdukcapil, sehingga yang bersangutan tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
“Bawaslu Karimun juga mendorong agar KPU Karimun untuk dapat memastikan data Pemilih pada Pilkada 2020, telah sesuai dengan prinsip akurat, mutakhir, komprehensif (Menyeluruh) dan transparan,” paparnya.
Sementara itu, terkait temuan Bawaslu Karimun selama pengawasan Coklit, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Karimun, Tiuridah Silitonga menjelaskan bahwa, pihaknya telah melayangkan 44 surat rekomendasi saran perbaikan, baik yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun maupun Panwaslu Kecamatan.
“Saran perbaikan tersebut diantaranya meliputi kewajiban menerapkan protokol kesehatan hingga rekomendasi pencoklitan ulang oleh jajaran KPU Karimun seperti yang terjadi pada tiga TPS di Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral,” kata Tiuridah.
Sehingga, dirinya meminta untuk dilakukan pencoklitan ulang dari awal karena kesalahannya fatal. Dirinya juga menyayangkan hal ini terjadi dan berharap kedepannya, KPU lebih maksimal lagi dalam menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak tahun 2020.
Apa yang disampaikan Tiuridah bukan tanpa alasan, dan dirasa sangat wajar mengingat tahapan daftar pemilih ini merupakan mahkota Pilkada, tahapan yang paling krusial dari semua tahapan mengingat pengaruhnya terhadap tahapan lainnya seperti logistik dan pungut hitung sangat besar sekali.
“Jangan sampai kelalaian jajaran penyelenggara Pilkada hingga menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang, dan jika hal ini terjadi maka bisa dikenakan sanksi pidana,” tambah Tiuridah.
Terkait rencana strategis kedepan untuk menghasilkan pengawasan yang lebih maksimal, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Data Informasi Bawaslu Karimun, Fadli menyampaikan pihaknya akan terus mengevaluasi kinerja jajarannya, mulai dari Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas Kelurahan atau Desa.
“Kami akan terus melakukan upaya peningkatan kapasitas kepada jajaran pengawas kami dibawah, guna memastikan tugas yang mereka laksanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” kata Fadli.
Bawaslu Karimun juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang belum melakukan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), sekiranya agar segera melaporkan kepada jajaran pengawas terdekat atau dapat langsung menghubungi Bawaslu Kabupaten Karimun melalui nomor 0777-362-1990.
Reporter : Aziz Maulana
