BATAM, WARTAKEPRI.co.id – Molornya pembahasan dan pengesahan APBD Kota Batam TA 2016 dipastikan merugikan pegawai honor dan kepentingan masyarakat. Hingga hari ini Kamis (28/1/2016) masih dilakukan evaluasi terhadap plafon anggaran yang dianggap tidak rasional. Untuk itu, dipertanyakan kinerja pejabat Pemko Batam dan DPRD Batam.
” Kami tadi dari gedung DPRD Batam, mereka sedang membahas evaluasi APBD TA 2016 yang dipastikan molor pengesahannya,” kata Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat 86) Ta’in Komari.
Menurut Ta’in, molornya pengesahan APBD yang sampai masuk akhir Januari tahun berjalan berakibat diberikan sanksi oleh pemerintah. Salah satunya, penggajian pegawai honor dan selain PNS baru dapat diberikan pada bulan April.
“Artinya pegawai honor baru menerima gaji tertunda selama 4 bulan. Terus mereka bagaimana harus menutup kehidupannya secara normal. Harus ngutang-ngutang dulu, “ ujarnya.
Molornya pengesahan ABPD tersebut juga jelas merugikan masyarakat. Semestinya tender proyek pembangunan infrastruktur maupun program dapat dinikmati masyarakat sejak dini, tapi ini harus menunggu pertengahan tahun baru mulai.
“Sebenarnya pembahasan APBD itu kan pekerjaan rutin setiap tahun, agenda dan penjadwalan jelas tapi kenapa sampai molor seperti ini? “ kata Ta’in.
Lebih lanjut Ta’in menjelaskan, ada indikasi kesengajaan dari pejabat Pemko Batam yang menahan agar pembahasan APBD diserahkan dalam waktu yang mepet dan terbatas, sehingga pembahasan di dewan tidak bisa detail dan asal setuju karena sudah dikejar waktu. Bagaimana pembahasan anggaran hanya diberikan satu atau dua bulan? Belum lagi factor SDM di dewan yang juga tidak semua paham soal mekanisme penganggaran.
“ Kebanyakan sih hanya ingin menyelamatkan proyek titipan yang ada di tangannya, setelah itu masa bodoh terhadap plafon anggaran lainnya,” jelasnya.
Ditambahkan, dikembalikannya RAPBD TA 2016 tersebut menggambarkan betapa cerobohnya tim banggar Pemko Batam maupun DPRD Batam. Apa yang dilakukan dalam rapat panggar evaluasi yang hanya satu hari kemudian melakukan rasionalisasi secara menyeluruh? Tentu hasilnya juga asal-asalan lagi, karena waktu dan kelelahan dapat membuat orang tidak berpikir jernih dan normal lagi.
Kondisi seperti ini sebenarnya hampir setiap tahun terjadi. Bahkan dalam standar mekenisme pembahasan anggaran daerah sering kali dilanggar. Semua ada urut-urutannya dan prosedur yang sebenarnya baku.
“Cuma anehnya wong kegiatan rutin, pekerjaan biasa saja kok sampai molor dan berantakan begitu. Ini menunjukkan kinerja dan ketidak seriusan mereka dalam membangun Batam,” tambahnya.
Pegawai honor diperkirakan jumlah ribuan karena termasuk di dalamnya guru honor, pegawai kesehatan honor, pegawai kebersihan honor, termasuk di Satpol PP adalah honor semua.
“Bagaimana nasib mereka kalau pendapatan mereka tertunda untuk waktu cukup lama? Pembangunan juga molor“ tegas Ta’in.(r/dedyswd). foto/dok.internet
