WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Menteri Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution tampak galau serta terkejut ketika dikritik dan dikonfrontir DPRD Kota Batam.
Beberapa kritikan dan saran yang diungkapkan DPRD Kota Batam adalah terkait statement Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro pada saat pertemuan audiensi dengan DPRD Batam (12/4) yang mengatakan bahwa urusan pengawasan kinerja BP Batam ada pada Komisi VI DPR-RI.
Menanggapi hal itu, Darmin Nasution langsung mengklarifikasi bahwa itu seharusnya ada pada kewenangan DPRD Batam, bukan Komisi VI DPR-RI.
“Saya berjanji akan meluruskan kebijakan ini kepada yang bersangkutan”, kata Darmin dalam audiensi bersama DPRD Kota Batam di Jakarta.
Pada kesempatan itu, DPRD Kota Batam juga menuturkan sikap BP Batam yang selama ini kurang koperatif dalam lemahnya attensi untuk memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Batam.
“Padahal lebih dari 65 persen pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Batam adalah sangat terkait dengan implikasi kerja dan kinerja BP Batam, yakni seperti sengketa lahan masyarakat, alokasi lahan untuk pendidikan dan sebagainya”, ungkap Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari. (san)
