Sidang Lanjutan Sengketa Lahan ‎Suwandi vs Rudi, Ada Oknum Pegawai BP 

9
WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Rudi Liu mengaku developer dan Suwandi sebagai kontraktor penimbunan tanah.‎ Mendapat pekerjaan dari Polman dinas BP Batam atau Otorita Batam untuk menimbun dan memberikan surat fatwa tahun 1999.

” Polman bilang itu fasilitas umum (fasum ) maka harus diperbaiki pada semula, makanya saya timbun,” kata Suwandi, Senin (29/8/2016) di ruang sidang IV PN Batam.

Ditambahkan Rudi Liu, dalam fatwa tersebut bahwa lahan itu milik PT bukan atas nama terdakwa Rudi Liu. Dan Suwandi beralasan kenapa mau menimbun karena sudah berunding dengan masyarakat dan RT..

Terdakwa Suwandi tanpa koordinasi dengan warga dan RT dan hanya berdasarkan arahan terdakwa Rudi Liu dan orderan kerja dari Polman, harga proyek sebesar Rp 90 juta dengan luas 120 x 12 meter.

” Pertama saya masukkan beko untuk membersihkan lahan dan tanaman dengan waktu 2 hari. Kemudian baru ditimbun,” terang terdakwa Suwandi.

Memang dalam lahan tersebut ada bangunan berupa pondasi. Saat menibun menyuruh supir selama 2 minggu. Biaya ongkos satu dam truk saya lupa berapa. Kilah terdakwa.

Kemudian terdakwa Rudi Liu mengatakan bahwa itu jalan dan bukan perumahan. Komplen masalah lahan itu disampaikan pada pekerja pengembang perumahan bukan pada pemiliknya.
” Dan berdasarkan fatwa tahun 1999 itulah makanya saya protes,” terang terdakwa Rudi Liu.

Rudi Liu beralasan untuk memperbaiki jalan bukan untuk menimbun. Namun kenyataannya, bangunan yang sudah dibangun developer seperti pondasi dan pipa pipa, rusak semuanya.

Sebelumnya, saksi Ahli yang dihadirkan terdakwa mengatakan dari kronologis dan rangkaian peristiwa jual beli perumahan lalu terdakwa membeli rumah di sana.
Kemudian adanya fasilitas umum ( Fasum) yang akan adanya pengembalian fungsinya oleh pihak pengembang. Terdakwa harusnya melaporkan pada RT dan pihak pengembang selaku pemilik perumahan.

Kemudian, soal pasal 406 dan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang didakwakan pada kedua tersangka, ahli menegaskan bisa dikenakan hukuman karena ada pemilik sesungguhnya. Kemudian soal tidak adanya terdakwa dilokasi kejadian bisa karena dia maker atau yang menyuruh orang lain. Namun itu sudah termasuk rangkaian dari persekongkolan untuk kemufakatan jahat.

“Pengerusakan yang namanya sompel, bengkok atau apa pun jenisnya juga disebut pengerusakan. Penimbunan yang awalnya Fasum, sekalipun pemerintah tanpa musyawarah itu tidak diperbolehkan,” tegas Darwinsyah SH. Msi.

Sementara, Hasbi SH selaku Jaksa penuntut umum mengatakan saksi tidak memiliki dasar yang kuat untuk menimbun atau memiliki lahan tersebut.

Majelis Hakim ketua Tiwik SH didampingi Egi SH dan Endi Nurindra Putra SH. Terdakwa menimbun tanah Perumahan Taman Harapan Indah milik Ruki Lim, dengan luas sekitar 30 x 100 meter menggunakan lori dan beko sehingga menutupi pondasi, besi dan pralon yang sudah dibangun developer milik Ruki Lim.

Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Hasbis SH mendakwakan melanggar pasal 406 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan. ‎(Nikson Simanjuntak )

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI