35 Saksi Akan Hadir Sidang Kedua, Terdakwa Jamaris Kabag Disduk Batam‎

431

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Sebanyak 35 saksi akan dihadirkan oleh JPU untuk memberikan keterangan pada sidang kedua terdakwa Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam, Jamaris dan stafnya Irwanto,di PN Batam, Rabu (30/1/2017).

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, Edward Harris Sinaga SH. MH dibantu oleh hakim anggota Endi Nurindra Putra SH dan Egi Novita SH. Dengan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Kasi Intel Kejari Batam, Sukriyadi SH dan Yogi Nugraha SH.

Pada sidang pertama, terdakwa Jamaris mengaku tidak mengerti dari dakwaan JPU karena di awal penangkapannya, pihak kepolisian menyangkakan dengan tindak pidana Operasi Tangkap Tangan (OTT ). Namun setelah perkaranya ditangan Kejaksaan, dakwaan berubah menjadi pasal pidana tentang administrasi Kependudukan.

” Saya tidak mengerti Yang Mulia. Dimana awalnya saya ditangkap katanya OTT dengan UU Korupsi. Sementara dakwaan JPU soal Administrasi Kependudukan,” kata terdakwa Jamaris sidang pada Majelis Hakim.

PKP HIMALAYA

Terdakwa Jamaris dan stafnya Irwanto didakwa dengan Pasal 95 b jo 79 a UU Nomor 24 tahun 2013
tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Barang bukti yang ditangkap berupa uang yang distaples di dokumen kepengurusan akta kelahiran dan akta nikah yang ditemukan dalam laci kerjanya.

Kedua terdakwa melakukan pungutan liar penggurusan dokumen dan catatan sipil dengan memungut biaya mulai dari Rp.100 ribu sampai Rp.150 ribu per satu berkas. Punggutan ini dilakukan kedua terdakwa sejak tahun 2011 hingga ditangkap.

Saat pemeriksaan penyidik Polda Kepri, Jamaris mengakui uang tersebut titipan pengurus dokumen agar lancar. Ia juga mengakui kalau uang tersebut dinikmati sendiri.

Terdakwa Jamaris alias Boy dan Irwanto didampingi penasehat hukum ( PH) dari Ambrastha Waskita Justice diantaranya : Alfi Ramadania SH, Hari Cosep SH, Beni Zairalata SH dan Wulan Mei Firina SH.

Sebelumnya, menurut Wulan SH, dalam pembelaannya pada kliennya yaitu terkait barang bukti Rp 2,4 juta yang dijadikan oleh pihak penyidik sebagai Barang Bukti ( BB) untuk menjerat klien kami.

“Uang sebesar Rp.2.4 juta, bisa saja uang pribadinya, kenapa kok dijadikan barang bukti,” kata Wulan SH.

Kemudian dalam BAP Jaksa Penuntut Umum (JPU), ada ada keraguan. Dimana awalnya klien saya didakwa tentang Undang Undang Korupsi. Kenapa jadi berubah menjadi Undang Undang Administrasi Kependudukan. Tanya Wulan SH. ( Nikson Simanjuntak )

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel