WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Ranperda APBD 2017 telah di setujui oleh seluruh fraksi DPRD Kepri untuk menjadi Perda. Persetujuan ini di sampaikan oleh ketua-ketua fraksi dalam pendapatan fraksi terhadap nota keuangan di ruang rapat ketua DPRD Kepri, Selasa (31/1/2017).
Didalam jajak pendapat tersebut Fraksi Hanura didalam pendapatnya kembali mengingatkan pemerintah agar keterlambatan ini jangan sampai terulang kembali.
” Kami memahami tahun ini ada banyak kendala. Kami berharap, kedepan pembahasan ini harus dimulai sejak pertengahan tahun. Kalau tidak, kami yang akan berada paling depan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tegas ketua fraksi Hanura Sukhri Fahrial.
Adapun Fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Iskandarsyah sepakat dengan fraksi Hanura. Iskandarsyah meminta agar keterlambatan ini dapat menjadi catatan bersama untuk kedepannya.
” Visi misi mewujudkan pemerintah unggul dibidang maritim, kami melihat belum ada alokasi anggarannya,” kata Iskandarsyah.
Ia juga meminta, agar Pemprov Kepri dapat menuntaskan penjaminan dana bergulir yang saat ini sudah dibuatkan kerangka kerjanya.
” Tapi dalam anggaran 2017, belum terlihat hal tersebut,” kata Iskandarsyah.
Permintaan fraksi juga menyangkut ASN di Pemprov Kepri ini dapat dilakukannya asesmen, sehingga para pejabat yang ada benar-benar kredibel dan layak.
Selain itu ada dari fraksi PDIP dan Golkar menerima RAPBD ini, tetapi dengan catatan di mana didalam penyusunan APBD harus di percepat dan lebih awal. Disini agar nantinya pembahasana APBD tidak tergesa-gesa.(makmur). foto prokepri. com
