WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya Penanggulangan Corona Virus Disease – 19 (Covid-19) dan langkah Penanganan di Kabupaten Kepulauan Anambas laksanakan Rapat bersama di Ruang Rapat Kantor DPRD Lantai 2 Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Rabu (18/3/2020).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Hasnidar Ketua DPRD KKA dan dihadiri oleh Sahtiar. SH MM Sekda KKA, Syamsil Umri (Wakil Ketua I DPRD KKA), Herianto (Kadinkes KKA), Ferdiansyah (Wakil Ketua II DPRD KKA), Yusli YS (Anggota DPRD KKA Fraksi PDI-P), Tetty Hadiyati (Anggota DPRD KKA Fraksi Gerindra), Jasril Jamal (Anggota DPRD KKA Fraksi PAN), Imran (Anggota DPRD KKA Fraksi PPP), Muliady (Anggota DPRD KKA Fraksi Hanura), Amat Yani (Anggota DPRD KKA Fraksi PBB), Mariady (Anggota DPRD Fraksi Perindo) Ismal Malik (Kepala BPBD KKA) dan diikuti OPD KKA sekitar 20 orang.
Hasnidar Ketua DPRD KKA dalam penyampaiannya mengatakan bahwa dirinya ucapankan terima kasih karena telah diselenggarakannya Rapat Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas.
DPRD Anambas sedikit kecewa dikarenakan mengetahui saat rapat, kali ini termasuk kali ketiga rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak melibatkan DPRD KKA. Pihaknya meminta agar pemerintah daerah koperatif dengan DPRD dalam menangani permasalahan internasional ini terkait penanganan Covid-19 dan berharap apapun kegiatan dapat mengundang dan melibatkan serta berkoordinasi dengan DPRD sebagai wakil rakyat, karena masyarakat Anambas apabila bertanya kepada kami maka dapat kami bantu menjawab terkait penanganan Covid-19 di daerah Anambas.
“Kami juga berharap setelah dikeluarkannya surat edaran, maka Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk melakukan perjalanan Dinas, termasuk DPRD Anambas dirinya pastikan sampai saat ini selaku ketua dan anggota tidak melakukan perjalanan keluar daerah,”ujar Hasnidar.
DPRD Anambas meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah serius terkait persoalan kasus virus Covid-19 baik dengan melakukan pemantauan akses keluar masuk seperti di pelabuhan dan bandara. Hal tersebut penting dilakukan mengingat Kab. Kep. Anambas juga memiliki potensi yang besar untuk penyeberan virus corona karena aktivitas orang masuk sangat terbuka, khususnya kita di wilayah perbatasan.
Sahtiar (Sekda KKA) dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pemerintah Daerah atas intruksi Bupati KKA telah menindaklanjuti secara serius instruksi nasional terkait penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease – 19 (Covid-19) Anambas. Hal ini dikarenakan melihat masifnya penyebaran Virus Corona maka perlu segera mengambil langkah kongkrit di lapangan.
Pemerintah Daerah juga telah menyebarkan surat edarat baik itu dilarang berkumpul dengan jumlah yang ramai, bagi warga dari luar daerah yang datang ke Anambas wajib dirumahkan terlebih dahulu, hingga 14 hari. Terkait dengan belajar dirumah bagi siswa-siswi di Anambas mengingat disini masih ujian sampai dengan Sabtu, namun insyaallah mulai dari hari Senin akan diliburkan sekolah sampai dengan situasi dan kondisi dinyatakan aman oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sebelumnya mengucapkan maaf apabila undangan rapat sebelumnya tidak melibatkan DPRD, namun Pemerintah Daerah telah mengundang DPRD dalam rapat sebelumnya. Pemerintah Daerah berharap dan tetap bersama DPRD KKA dalam menangani dalam upaya penanggulangan Corona Virus Disease – 19 (Covid-19).
Yusli YS (Anggota DPRD KKA Fraksi PDI-P) juga mengatakan bahwa DPRD KKA meminta Pemerintah Kab. Kep. Anambas melakukan langkah langkah kongkrit dalam arti, status kita (emergency) Penanggulangan wabah Virus Corona Covid-19 di Anambas seperti apa. Saran dari dirinya dengan telah mengetahui hal hal yang pernah kita alami, harus bekerjasama seluruh elemen Pemerintah, DPRD, Aparat dan juga melibatkan masyakarat di Anambas.
Upaya penanggulangan (Covid-19) di wilayah Anambas perlu perlakuan khusus, terkait apabila misalkan masker belum datang dengan terkendala transfortasi kalau melalui kapal lambat maka kita harus kirim menggunakan pesawat.
” Kita harus punya target Alat Pelindung Diri (APD) dan masker serta Handsanitazer harus cepat sampai ke Anambas. Karena apabila di wilayah kita menemukan adanya warga yang terindikasi Covid-19 namun APD lengkap belum tersedia maka sama saja kita mengorbankan nyawa manusia, kita harus sepakat antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Anambas terkait apapun itu dimulai dari sekarang,” ucap Yuli YS.
Tetty Hadiyati (Anggota DPRD KKA Fraksi Gerindra) mengatakan bahwa dirinya kecewa dengan rapat rapat sebelumnya yang tidak melibatkan DPRD KKA diharapkan kedepan antara DPRD dan Pemda dapat bekerjasama dengan baik. Ada sedikit penambahan dari dirinya bahwa terkait RSUD Tarempa apakah akreditasi sudah jelas apakah sudah dapat dinyatakan sebagai rumah sakit.
Untuk itu DPRD KKA meminta kejelasan SOP terkait penanganan kasus virus corona ini. Tolong supaya kerjasama kita antara eksekutif dan legislatif dapat bersinergis, sehingga kedepannya kita lebih baik, apapun permasalahan kedepannya agar selalu dilibatkan.
Sementara itu Jasril Jamal (Anggota DPRD KKA Fraksi PAN) yang juga mengatakan bahwa Dirinya berharap kepada pemerintah daerah agar membuat surat edaran kepada camat dan kepala Desa terkait kapal kapal yang mau sandar di Pelabuhan ke Desa yang kira kira isinya sampai saat ini tidak menampung hingga waktu yang belum ditentukan. “Jangan sampai masuk virus ke daerah kita,” kata Jasril Jamal.
Ditambah lagi ada 3 perusahaan di Anambas ini, Start Energi, Primier Oil, dan Medco agar Dinkes juga memberikan surat edaran kepada perusahaan agar menyampaikan kepada perusahaan untuk tenaga asing datang ke Anambas yang datangnya dari Jakarta, Batam, bahkan dari Tanjungpinang.
“Saya juga berharap agar ada keseriusan kepada dinkes, dimana surat edaran sudah keluar, jangan sampai kita tidak bekerja maksimal,” kata Jasril.
Kalau bisa mulai besok antara pemerintah daerah dengan BP migas yang ada di Matak, terkait mobilisasi terhadap karyawan baik dari luar daerah maupun di luar negeri yang bekerja di perusahaan dapat selalu intensif diperiksa, kita akan ajukan agar bisa menggunakan helikopter milik perusahaan untuk evakuasi pasien corona, besok saya akan cek juga di perusahaan, kita dipilih rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat.
Herianto (Kadinkes KKA) mengatakan bahwa Dinas Kesehatan akan segera menyampaikan kepada setiap Kecamatan apabila adanya aduan masyarakat agar segera disampaikan mengingat perkembangan virus Corona sudah sangat massif di Indonesia.
” Jangan takut, dan jangan panik, karena Virus Corona akan Mati jika terkena atau tersengat matahari, jadi kecil kemungkinannya di daerah kita yang suhu panasnya luar biasa akan terjangkit, namun hal itu juga dibantu dengan pencegahan,” ucapnya.
Syamsil Umri (Wakil Ketua I DPRD KKA) mengatakan bahwa sedikit tambahan apabila di Kiabu, Batu belah, Nyamuk dan Munjan juga ada nelayan penampung ikan yang langsung berangkat ke luar daerah, agar dilakukan pengawasan secara langsung dan efektif. Selain kapal pukat yang berasal dari luar, dan dia juga mengusulkan jika terjadi yang mana nantinya ada kalau seandainya pasien dibawa keluar Anambas tolong dipikirkan transortasi apa yang akan digunakan jika nantinya untuk membawa rujukan pasien yang di duga terindikasi Covid-19.
Hasil rapat kerja, DPRD bersama Pemerintah Daerah antaranya adalah DPRD Anambas menyepakati dan menyetujui bahwa bersama Pemda KKA terkait Pembentukan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease – 19 (Covid-19) Tingkat Anambas, karena Legislatif dan Exsekutif jika bersama sama Pemerintah akan kuat.(Rama).
