WartaKepri.co.id,PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, meminta pembangunan ekonomi di perbatasan negara terutama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk yang dibangun di Kabupaten Sambas dapat segera dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan Sutarmidji saat bertemu dengan jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan yang diadakan di Kantor Gubernur, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (8/7/2020).
Menurut Sutarmidji PLBN Aruk memiliki lokasi yang strategis untuk peningkatan ekonomi, namun hingga saat ini belum berdampak pada peningkatan ekonomi.
“PLBN Aruk itu sudah cukup lama diresmikan oleh Presiden namun tidak ada peningkatan ekonomi di perbatasan, karena kita (Indonesia) sudah beranggapan perdagangan internasional sedangkan negara Malaysia beranggapan perdagangan tradisional. Jadi barang dagangan itu dilansir di zona netral saja dan pemerintah daerah sudah kita paksa untuk memanfaatkan itu,” katanya.
Diungkapkan Sutarmidji bahwa pihaknya sudah menupayakan terjadinya perdagangan dua wilayah namun langkah tersebut belum efektif dan maksimal.
Dalam kesempatan tersebut Sutarmidji juga mengatakan adanya kemungkinan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dipindahkan ke dekat PLBN Aruk agar PLBN Aruk dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sutarmidji berharap dengan adanya Inpres percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan nantinya daerah diberikan kebebasan dalam kewenangan pengelolaan perbatasan untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat.
“Harus ada keleluasaan bagi daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah walaupun ini kewenangan hubungan kedua negara ini dipegang pusat tapi bukan berarti daerah tidak bisa melakukan pengelolaan perbatasan,” pungkasnya.(Humas BNPP)
