WARTAKEPRI.CO.ID, BATAM–Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PD-PPM) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan “Rapat Pleno Diperluas” guna menyatukan visi organisasi hingga memperkuat struktur.
Ketua Pimpinan Daerah PPM Provinsi Kepri, Supandi AR mengatakan hingga kini saya sendiri memang tidak ingin lagi meneruskan kepemimpinan PPM Kepri ini. Namun dengan dukungan semua teman-teman yang mana menginginkan saya kembali untuk memimpin, maka saya kembali lanjutkan.
“Dalam arahan sesuai amanah organisasi, pihaknya melaksanakan Rapat Pleno Diperluas, dengan tujuan untuk menentukan sikap terkait adanya klaim dari pihak lain yang mengaku mengatasnamakan Pemuda Panca Marga.
“Kita ingin dalam organisasi ini,saling memberikan kontribusi yang baik, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, jika dalam suatu organisasi sudah kompak maka akan lahir suatu organisasi yang baik pula,”kata Supandi Ar, kepada media usai acara Rapat pleno Minggu (20/8/2020) di Hotel 89 Batam.
Menurut Supandi, Setelah melalui rapat pleno diperluas ini,yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga (PC-PPM) Kabupaten/Kota se- Kepulauan Riau, selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah daerah (Musda),”
“Pada intinya melalui rapat ini, PPM itu cuma ada satu, bukan dua, atau adanya tandingan itu tidak ada ya, sesuai hasil munas ke X,”tutur Supandi.
Untuk itu, ia menegaskan sekali lagi PPM yang sah itu cuma ada satu, tidak ada yang lain sesuai dengan musyawarah nasional ke X yang dilaksanakan di Jakarta pada 6 dan 7 September 2019 lalu.
Ia menyebutkan bahwa, di dalam munas pada saat tersebut yang mana menetapkan saudara “Samsudin Siregar” sebagai Ketua Umum PPM menggantikan Haji Lulung.
“Jadi, kalau ada Munas ke X berarti ada juga munas pertama sampai munas ke IX donk. Dimana munas itu, merupakan bagian dari organisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) organisasi, serta mempedomani undang-undang (UU) Ormas yang telah ditetapkan oleh pemerintah,”sebut Supandi.
Lanjut dia, berdasarkan undang-undang (UU) Ormas itulah perlu kita garis bawahi, bahwa setiap organisasi apapun yang berada di negara Indonesia, tidak boleh ikut campur dengan organisasi lainnya. Apalagi organisasi tersebut telah mempunyai hukum tetap yakni SK Menkumham Republik Indonesia (RI)
“Kita tidak ingin mencari permasalahan mau apapun organisasinya baik dari pemerintah, polisi ataupun veteran, sesuai dengan UU Ormas itu tidak boleh ikut campur,” tutur Supandi.
Selain itu, Supandi menerangkan, PPM sudah hadir di Indonesia sejak 39 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1982. PPM hadir sebagai harmonisasi berdasarkan aturan menjalankan organisasi ini.
“Jadi, sejak saat itu PPM terus mengawal Pacasila dan meneruskan cita-cita perjuangan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan sekarang,”terangnya.
Namun, yang kita herankan, kenapa sekarang ini, tiba-tiba ada pihak lain yang juga mengklaim anak dari pejuang veteran yang bertujuan untuk memecah belah PPM. Apakah dia mempunyai SKEP Veteran anak pejuang? Kalau ada, tunjukkan SKEP Veteran aslinya,”ucap Supandi.
Supandi meminta kepada pihak lain yang mengatasnamakan PPM, agar jangan menabrak-nabrak organisasi yang tujuannya untuk memecah belah. Pihaknya dalam hal ini juga mengakui bahwasannya Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) adalah merupakan Historys Biologis dari PPM.(*)
Tulisan: Taufik Chaniago
