DPRD Anambas Laksanakan Rapat LKPJ Tahun 2020, Bahas PAD dan Optimasilasi Bidang Pendidikan

DPRD Anambas Rapat LKPJ Bupati 2020
DPRD Anambas Rapat LKPJ Bupati 2020
PKP Online

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas laksanakan Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020, kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD lantai (1) ini, membahas tentang penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Kepulauan Anambas, rapat tersebut dilaksanakan setelah dinyatakan Quarum oleh pimpinan rapat.

Menurut catatan Sekretaris DPRD kepulauan Anambas, daftar hadir pada permulaan rapat DPRD hari ini yang telah di tandatangani oleh lebih dari 20 anggota dan telah memenuhi Quarum dengan rincian 5 orang anggota fraksi PPP-PLUS, 4 orang anggota Fraksi PDI-P, 3 orang anggota Fraksi PAN, 4 orang anggota Fraksi BINTANG NASIONAL INDONESIA (BNI), dan 4 orang anggota Fraksi KARYA INDONESIA RAYA (KIR).

Yusli Ys Ketua Pansus DPRD tentang LKPJ Bupati Kepulauan Anambas tahun 2020

Rapat yang berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah,pasal 19 ayat (1) DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.

Pembahasan LKPJ oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Kemudian penyusunan peraturan daerah, pertautan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah.

Kemudian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh DPRD pada gubernur dengan tembusan kepada menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Kemudian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh DPRD kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 ditindaklanjuti oleh kepala daerah, berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna DPRD pada tanggal 5 April 2021 memutuskan bahwa pembahasan LKPJ di bahas pada tingkat Panitia Khusus (Pansus).

Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas Akhir Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan pada Senin 05 April 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas Akhir Tahun Anggaran 2020 untuk melakukan pembahasan Kinerja Bupati pada Tahun Anggaran 2020.

Proses pelaksanaan Rapat PANSUS bertujuan mendalami pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaporkan dalam Dokumen LKPJ Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020.

Melalui pembahasan dalam Rapat PANSUS diperoleh beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan kinerja kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2020, yang selanjutnya diharapkan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tata Kelola di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran selanjutnya.

Dari hasil pembahasan rapat PANSUS tersebut diperoleh rekomendasi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2021.

Sebagai Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang didalamnya juga terdapat unsur pengendalian dan pelaporan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi koordinator dalam melakukan proses pengumpulan dan penyampaian tanggapan dari rekomendasi PANSUS LKPJ Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020.

BACA JUGA Komisi III DPRD Anambas Bahas Ranperda Perangkat Daerah ke Biro Organisasi Gubernur di Dompak

Adapun Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Dalam meningkatkan Bidang Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas, DPRD merekomendasi agar Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun yang akan datang, harus mendorong nilai produksi perikanan budidaya, mengembangkan objek – objek wisata dan menigkatkan program/kegiatan serta anggaran di sektor UMKM.

Kondisi kemiskinan di bandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan, sebesar 0,12 poin namun tidak di sajikan dalam dokumen LKPJ Tahun 2020, untuk itu DPRD merekomendasi kan agar pada tahun- tahun yang akan datang Pemerintah menyajikan data – data angka kemiskinan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah fokus pada program – program atau kegiatan – kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dengan membuka lapangan – lapangan pekerjaan yang baru.

Merekomendasikan Kepada pemerintah daerah untuk lebih optimal mempertahankan dan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) terutama pada Harapan Hidup saat lahir dan Harapan Lama Sekolah.

Secara Umum Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 melampaui target yang di tetapkan, maka dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 targetnya dapat ditambah atau di naikan sebesar 10 % dari tahun 2020.

Selain itu untuk LKPJ yang akan datang DPRD meminta Pemerintah Daerah menyajikan target dan realisasi untuk masing – masing objek Pajak Daerah, dan objek Retribusi Daerah secara terperinci dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi.

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2020 tidak dapat melampaui target yang ditetapkan, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 DPRD merekomendasikan agar target Lain-Lain PAD Yang Sah perlu mendapat perhatian bersama terutama OPD -OPD teknis yang terkait.

Berkenaan dengan 2 (dua) jenis/obyek Lain – Lain pendapatan daerah yang sah, yang tidak mencapai target, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk merealisasikan sesuai target yang ditetapkan berdasarkan atau berpedoman pada Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang sudah disepakati dan Keputusan/Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota se Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

DPRD merekomendasikan agar Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lakukan lebih selektif, efektif, efesien dan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pendidikan sebagaimana kita ketahui bersama merupakan asset penting bagi kemajuan suatu daerah, Institusi utama Penanggungjawab Penyelenggara urusan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, harus di akui masih banyak permasalahan Pendidikan yang harus di selesaikan bersama.

Sebagai contoh Permasalahan kekurangan Guru dan keluhan belum meratanya penempatan guru di berbagai sekolah selalu mengemuka, dan belum terlihat adanya Langkah dan Kebijakan konkrit yang komperehensip dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.DPRD merekomendasikan agar penataan dan pemetaan tenaga pendidik dan non kependidikan serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan harus di lakukan secara merata dan proporsional di seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Anambas.

Merekomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan Anggaran Pendidikan yang tidak hanya berpatokan pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Mandatory spending).

Merekomedasikan kepada Pemerintah Daerah agar di Dinas Kesehatan melakukan Pemeliharaan dan perawatan Alat – alat kesehatan secara berkala guna mengantisipasi terjadinya alat kesehatan yang tidak siap untuk di operasikan.

Dengan telah terakreditasinya Rumah Sakit Daerah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah tipe C, Maka DPRD merekomendasikan Kepada Bupati agar focus dan konsisten memenuhi standar yang di tentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan tentang Rumah Sakit Tipe C.

DPRD merekomendasikan dan memberikan WARNING kepada pemerintah daerah khususnya dinas terkait terhadap Kegiatan Tahun Jamak yaitu Pembangunan SP 2 agar Pemerintah Daerah memberikan Perhatian Khusus terhadap Pembangunan Jembatan SP 2 untuk diselesai tepat waktu sesuai dengan MOU yang telah di sepakati, sehingga tidak menambah Perbendaharaan Proyek – proyek mangkrak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengingat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan air bersih terutama pada musim kemarau sementara anggaran yang sudah di realisasikan lebih dari 100 Milyar.

Dalam urusan ketenagakerjaan DPRD merekomendasikan kepada Dinas terkait untuk membuat Program –program dan kegiatan – kegiatan yang tepat sasaran yang bisa menyediakan Lapangan Pekerjaan baru.

Khusus menyangkut Urusan Tugas dan Pembantuan, DPRD menyarankan kepada Kepala Daerah memberikan Suport kepada OPD – OPD agar Pro aktif melakukan Koordinasi terhadap kementerian – kementerian dengan mengajukan proposal – proposal kegiatan agar tugas pembantuan dapat diterima lebih banyak lagi.

Dengan banyaknya data tentang Laporan Keuangan yang tidak sesuai antara Dokumen LKPJ dengan data yang ada pada OPD – OPD, DPRD merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk memberikan teguran agar OPD – OPD melakukan Rekonsialisasi Laporan Keuangan tepat waktu.

Merekomendasikan Kepada Kepala Daerah agar lebih serius dalam hal Pembahasan LKPJ bersama DPRD, sehingga dalam proses pembahasan yang sedang dilaksanakan oleh DPRD bersama eksekutif, Kepala Daerah mengintruksikan Kepada Kepala OPD wajib hadir dalam pembahasan.

Demikian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggugjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 yang dapat kami sampaikan. Akhimya atas nama Pansus DPRD kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas serta hadirin sekalian atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian rekomendasi ini.

Inilah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang di tetapkan pada tanggal 23 April 2021 Ketua Yusli,YS.S.IP, Wakil Ketua Ayub, Anggota Syamsil Umri, Firdian Syah, Ellisya, Jasril Jamal, Siti Bayu Khusnul Hatimah, Rocky H. Sinaga, Hj. Tetti Hadiyati,SH, dan Mariady. (Rama).

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel