Tim Pansus DPRD Batam Tinjau Keberadaam 58 Mobil Sampah yang Dinilai Tidak Layak Jalan

33
58 Mobil Sampah Pemkot Batam
Tim Pansus DPRD Batam Tinjau Keberadaam 58 Truk Sampah yang Dinilai Tidak Layak Jalan

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Menindaklanjuti hasil Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Kota Batam terkait 58 Unit Mobil yang tidak layak Jalan dan Ketercukupan Alat Transportasi Untuk Mengakut Sampah, Anggota DPRD Batam meninjau ke lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Tim Pansus DPRD Batam menemukan 58 armada mobil pengangkut sampah tidak layak jalan dan tidak mendapatkan sertifikat KIR, namun mobil tersebut masih digunakan Dinas lingkungan Hidup setempat.

Ketua Tim Pansus LKPJ DPRD Mochammad Mustofa menduga, pengoperasian armada pengangkut sampah yang tidak layak KIR itu sudah lama beroperasi lalu lalang di jalan raya.

BACA JUGA Rapat Paripurna DPRD Batam Memaparkan Hasil Pansus LKPJ Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2020

“Kita tindaklanjuti setelah kita tahu saat pembahasan LKPJ wali kota beberapa waktu lalu, dan kita tidak tahu sebelumnya ada 58 mobil pengangkut sampah tak layak masih digunakan,” kata Mustofa, Senin (7/5/2021).

Menurut anggota DPRD Komisi IV sekaligus ketua Tim Pansus LKPJ Wali Kota Batam itu, mobil pengangkut sampah yang tidak layak jalan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Masyarakat umum saja diwajibkan untuk KIR, apalagi ini kendaraan milik pemerintah,” kata Mustofa.

Mustofa juga mengatakan, sertifikat uji KIR bagi kendaraan merupakan keamanan bagi pengguna jalan, apalagi ini armada pengangkut sampah.

“Masyarakat jangan salahkan DPRD jika pengangkutan sampah di Batam terhenti, salahkan mereka (Dinas Lingkungan Hidup) karena tidak taat aturan undang-undang,” katanya.

Mustofa menyayangkan sikap Kepala Dinas DLH Herma Rozi atas sikapnya setiap diundangan DPRD Kota Batam dalam membahas lingkungan selalu tidak hadir dan diwakilkan stafnya.

Sementara itu, Udin P Sihaloho, anggota pansus menduga, ada persekongkolan di balik 58 armada mobil pengangkut sampah yang sudah tidak layak tapi masih digunakan Dinas lingkungan Hidup. Dia menduga ada upaya refokising dan pemanfaatan anggaran oleh Pemerintah kota Batam.

“Seharusnya DLH melakukan penghapusan aset sesuai denga aturan yang ada mengacu Perda Kota Batam No 8 tahun 2018 tentang penghapusan aset pemerintah jika 58 mobil sampah milik Pemkot Batam sudah tidak bisa digunakan lagi,” kata Udin.

Jika demi pelayan maksimal kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tak masalah menganggarkan armada baru. Jika aset tersebut masih bisa diperbaiki (Scrub), ada biaya perawatan armada mobil sampah yang setiap tahunnya juga dianggarkan.(*ajang)

Redaksi : Dedy Suwadha

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM